KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik.
Tito mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Papua masih tergolong tinggi. Persoalan ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena sulit ditangani hanya dengan mengandalkan anggaran pemerintah daerah.
"Kalau dihitung, persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. (Masalah) itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai," kata Tito seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, kunjungan ke Kampung Mosso juga menjadi penanda peluncuran program renovasi atau bedah rumah di seluruh Tanah Papua.
"Jadi, hari ini, kami datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk me-launching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah," ujar Tito.
Baca juga: Pemprov Jabar Targetkan Holding BUMD Sanggabuana Rampung 2026, Dapat Dukungan Kemendagri
Tito melanjutkan, program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih layak.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Tito bersama Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah pejabat terkait meninjau rumah milik dua warga Kampung Mosso, Jems Nufri dan Sem Nota Foa. Keduanya merupakan penerima bantuan.
Berdasarkan hasil peninjauan, kondisi rumah keduanya layak mendapatkan bantuan BSPS. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, mulai dari dinding yang lapuk, fondasi yang kurang kokoh, hingga atap yang kerap bocor saat hujan.
Tito melanjutkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Papua.
"Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sudah, mari kepala daerah untuk dukung penuh," katanya.
Baca juga: Mendagri Tito Klaim Pembangunan Huntara di Sumatera Telah Mencapai 97 Persen
Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, Mendagri turut didampingi Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lain.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
