Krisis Bolivia: Presiden Rodrigo Paz Tetapkan Darurat Nasional 90 Hari

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, resmi mengumumkan status keadaan darurat nasional di seluruh wilayah negaranya pada Sabtu, 20 Juni 2026. Kebijakan drastis ini diambil untuk memberikan wewenang penuh kepada pihak militer guna menyingkirkan blokade jalan yang didirikan oleh para demonstran di berbagai titik strategis.

Langkah tegas ini bertujuan untuk memulihkan kebebasan bergerak serta membuka kembali jalur distribusi pasokan di kota-kota besar, seperti La Paz dan Cochabamba, yang telah lumpuh akibat kelangkaan bahan bakar, pangan, dan obat-obatan.

Gelombang aksi protes dan blokade jalan yang telah berlangsung selama lebih dari 50 hari ini dipicu oleh kebijakan penghematan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satu poin yang paling ditentang oleh massa adalah pembatalan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Konfrontasi keras antara demonstran dan polisi anti-huru-hara tidak terhindarkan, mengakibatkan sedikitnya 365 orang ditangkap dan 37 orang mengalami luka-luka.

Dampak kemanusiaan dari pemblokiran jalur transportasi ini bahkan jauh lebih memprihatinkan. Menurut laporan dari kantor ombudsman Bolivia dan organisasi hak asasi manusia (HAM), sedikitnya 17 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar korban jiwa tersebut kehilangan nyawa akibat keterlambatan dan kurangnya penanganan medis yang disebabkan oleh lumpuhnya akses transportasi ke rumah sakit.

Dalam pidato resminya yang disiarkan melalui televisi nasional, Presiden Rodrigo Paz menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik politik.

"Kami telah mengambil keputusan untuk menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," ucap Presiden Rodrigo Paz dikutip dari tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Minggu 21 Juni 2026.

Mobilisasi Militer dan Pemeriksaan Ketat di Jalur Utama

Menyusul penetapan status darurat nasional yang berlaku selama 90 hari tersebut, pasukan keamanan gabungan dari kepolisian dan militer Bolivia langsung dikerahkan ke sejumlah jalan raya utama di wilayah Cochabamba. Selain membuka blokade yang sudah lama mengganggu stabilitas logistik, aparat juga menjaga ketat pos pemeriksaan di jalur-jalur yang menuju ke ibu kota La Paz.

Pemeriksaan kendaraan secara intensif dilakukan demi mencegah adanya potensi ancaman keamanan baru. Akibat pemutusan jalur transportasi yang berlangsung berminggu-minggu, sejumlah warga terpaksa menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan menggunakan sepeda untuk bisa beraktivitas atau sekadar mencari kebutuhan pokok.

Pemberlakuan status darurat ini menuai reaksi beragam di masyarakat. Sebagian warga menyambut baik langkah tegas pemerintah dengan harapan krisis kelangkaan pangan dan BBM bisa segera teratasi. Kendati demikian, ketegangan politik di Bolivia diprediksi masih akan berlanjut mengingat sejumlah kelompok demonstran menyatakan menolak mundur dan akan terus melanjutkan aksi protes mereka.