Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha konveksi meminta PT PLN (Persero) memperbaiki sistem penyampaian informasi terkait rencana pemadaman listrik. Sosialisasi dinilai tidak cukup dilakukan melalui media.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, penyampaian informasi dari PLN selama ini belum menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.
"Poinnya, PLN tidak cukup hanya lewat media untuk menginformasikan pemadaman. Harus melibatkan jajaran kecamatan sampai tingkat RT, mengingat banyak pelaku usaha minim informasi," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).
Dia berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan.
"Kalau minimal satu minggu sebelumnya sudah tahu, pelaku usaha bisa mengatur waktu, termasuk melemburkan pekerja agar target produksi tetap tercapai," katanya.
Lebih lanjut Nandi menyampaikan, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10% hingga 15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.
Baca Juga
- ESDM-PLN Ungkap Biang Kerok Pemadaman Listrik Bergilir di Indonesia
- Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, Bahlil Minta Bos PLN Gerak Cepat
- Warga Bandung Raya Terdampak Pemadaman Listrik Bisa Gugat PLN Lewat BPSK
"Penurunan produksi sudah mulai terasa, sekitar 10 sampai 15 persen," sebut Nandi.
Dampak pemadaman listrik juga mengganggu pemenuhan target pesanan yang telah memiliki tenggar waktu tertentu. Dengan demikian, keterlambatan produksi menimbulkan penalti dari pelanggan apabila pesanan tidak selesai sesuai jadwal yang disepakati.
Oleh karena itu, dampak pemadaman listrik sebenarnya dapat ditekan apabila pelaku usaha memperoleh informasi jauh hari sebelum pengurangan pasokan listrik dilakukan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur ulang jadwal produksi, termasuk menambah jam kerja atau lembur bagi pekerja.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyusul gangguan teknis pada pembangkit serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.
