Posisi Abu-Abu PDIP dan Kegelisahan PKB-Golkar

Di balik kritik PKB terhadap sikap politik PDIP, tersimpan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai koalisi dan oposisi. Yang sedang diperebutkan sesungguhnya bukan hanya posisi politik hari ini, melainkan ceruk pemilih kritis terhadap pemerintah serta nilai tawar politik menuju Pemilu 2029. Dalam konteks itu, posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan tetapi tetap menjaga komunikasi dengan kekuasaan menciptakan dinamika yang membuat partai-partai koalisi tidak sepenuhnya nyaman.

Dinamika tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PKB, PDIP sebaiknya tidak mengambil posisi politik yang abu-abu. Di waktu yang hampir bersamaan, PDIP juga terlibat perang pernyataan dengan Golkar. 

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Golkar sebagai partai yang “candu kekuasaan” karena selalu berada di lingkar pemerintahan. Sindiran itu dibalas Sekjen Golkar Sarmuji yang mengatakan bukan Golkar yang mengejar kekuasaan, melainkan kekuasaan yang membutuhkan Golkar.

Sepintas, publik mungkin melihat perdebatan tersebut sebagai pertengkaran rutin antarelite politik. Namun jika dicermati lebih jauh, polemik ini memperlihatkan satu realitas penting: partai-partai politik mulai melakukan reposisi untuk menghadapi kontestasi 2029. Mereka tidak hanya memperebutkan jabatan dan pengaruh hari ini, tetapi juga mulai memetakan ruang politik yang berpotensi menghasilkan keuntungan elektoral pada pemilu berikutnya.

Dalam teori spatial competition yang diperkenalkan Anthony Downs melalui bukunya An Economic Theory of Democracy (1957), partai politik pada dasarnya bertindak layaknya pelaku pasar yang berupaya menempati ruang politik paling menguntungkan. Mereka akan mencari segmen pemilih yang belum terwakili secara optimal dan berusaha menjadi representasi utama dari kelompok tersebut.

Perspektif ini relevan untuk membaca situasi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024. Setelah terbentuknya pemerintahan Presiden Prabowo, sebagian besar partai politik memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Konsekuensinya, ruang oposisi menjadi semakin sempit. Dalam logika politik, ketika sebuah ruang menjadi langka, nilainya justru meningkat.

Ibarat sebuah pusat perbelanjaan yang hampir seluruh kiosnya menjual produk yang sama, kios yang menawarkan produk berbeda akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Bukan semata karena produknya lebih baik, tetapi karena pilihan yang tersedia semakin terbatas. 

Dalam politik, fenomena yang sama juga berlaku. Ketika mayoritas partai berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian kelompok pemilih yang menginginkan alternatif.

Sebagai partai yang memilih berada di luar pemerintahan, PDIP memiliki ruang yang lebih luas untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik. Ketika muncul program pemerintah yang menuai kritik atau penolakan, PDIP dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang dan menyuarakan aspirasi publik yang tidak terakomodasi.

Namun yang membuat partai-partai koalisi tidak nyaman adalah kenyataan bahwa PDIP tidak sepenuhnya mengambil posisi oposisi yang keras. Komunikasi politik dengan pemerintah tetap berjalan. Hubungan antarelite tetap terbuka. Dalam sejumlah isu strategis, PDIP bahkan tidak selalu mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Posisi tersebut menciptakan fleksibilitas politik yang tidak dimiliki partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika sebuah kebijakan pemerintah berhasil, PDIP tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika muncul kebijakan yang tidak populer, PDIP memiliki ruang untuk mengambil jarak dan menyampaikan kritik.

Dari perspektif partai-partai koalisi, situasi ini tentu tidak sederhana. Mereka harus ikut menanggung seluruh konsekuensi politik dari setiap kebijakan pemerintah. Jika program berjalan baik, keuntungan politik memang tersedia. Namun jika muncul kebijakan yang menuai kontroversi, partai-partai koalisi juga harus ikut menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.

PKB memiliki pengalaman politik yang berbeda dengan Golkar. Jika Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang relatif nyaman berada dalam pemerintahan, PKB datang dari pengalaman Pilpres 2024 sebagai bagian dari poros perubahan bersama Anies Baswedan. Sebagian basis dukungan PKB berasal dari kelompok pemilih yang menginginkan perubahan dan mengambil jarak dari kekuasaan saat itu.

Ketika PKB memutuskan bergabung ke pemerintahan Prabowo, tantangan politik baru muncul. Bagaimana mempertahankan kedekatan dengan pemilih kritis terhadap pemerintah sambil tetap menjadi bagian dari pemerintahan? Ini bukan persoalan yang mudah.

Pada saat yang sama, PDIP memiliki peluang untuk mengisi ruang politik yang ditinggalkan sebagian partai yang kini bergabung ke dalam pemerintahan. Ketika kelompok pemilih kritis mencari saluran politik baru, PDIP berpotensi menjadi salah satu tujuan utama. Bukan karena PDIP mendeklarasikan diri sebagai oposisi total, tetapi karena partai tersebut memiliki ruang untuk tampil berbeda dari pemerintah.

Karena itu, kritik PKB terhadap posisi politik PDIP kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan soal kejelasan sikap. Di baliknya terdapat kekhawatiran mengenai distribusi keuntungan dan risiko politik yang dianggap tidak seimbang. Partai-partai koalisi menanggung risiko pemerintahan, sementara PDIP berpotensi menikmati keuntungan dari ruang kritik yang tersedia.

Lebih jauh lagi, posisi tersebut membuat nilai tawar politik PDIP terus meningkat. Semakin lama PDIP mampu memainkan peran sebagai penyeimbang di luar pemerintahan sembari tetap menjaga komunikasi politik dengan pemerintah, semakin tinggi pula daya tawar politik partai tersebut.

Dalam politik, ketidakpastian sering kali menciptakan kekuatan. Ketika seluruh aktor mengetahui posisi politik seseorang secara pasti, ruang manuvernya menjadi terbatas. Sebaliknya, ketika posisinya masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, nilai tawarnya cenderung meningkat. Fenomena inilah yang sedang terjadi pada PDIP.

Bagi partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet, kondisi tersebut tentu menciptakan situasi yang serba dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas politik untuk mendukung pemerintahan. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa PDIP tetap menjadi variabel penting dalam setiap kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional.

Karena itu, polemik antara PKB, PDIP, dan Golkar sesungguhnya tidak dapat dibaca hanya sebagai perang pernyataan antar-elite. Yang sedang berlangsung adalah kompetisi memperebutkan ruang politik yang semakin bernilai menjelang 2029.

Golkar ingin mempertahankan citranya sebagai partai yang selalu dibutuhkan kekuasaan. PKB berusaha menjaga keseimbangan antara statusnya sebagai partai pemerintah dan warisan pemilih perubahan yang pernah mendukungnya. Sementara PDIP mencoba memaksimalkan keuntungan dari posisi yang berada di luar pemerintahan tanpa sepenuhnya memutus hubungan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan hari ini. Politik juga tentang siapa yang paling cermat membaca peluang yang akan menentukan kekuasaan di masa depan. Dalam konteks itu, posisi abu-abu yang selama ini dikritik sebagian pihak justru berpotensi menjadi sumber kekuatan politik terbesar PDIP. Semakin lama posisi itu bertahan, semakin mahal pula nilai tawar yang dimilikinya dalam percaturan politik nasional.