Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pembangunan perumahan subsidi melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.
"Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut dia, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan pembangunan perumahan oleh sektor swasta.
"Pengembang harus terus kita dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau," ujarnya.
Baca juga: KSP harap program perumahan pemerintah cetak pengembang berkualitas
Pihaknya juga meminta dukungan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mengimplementasikan kebijakan BPHTB dan PBG gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah. Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," katanya
Dia menambahkan pembangunan perumahan juga akan memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah karena lahan yang sebelumnya kosong dan memberikan kontribusi pajak yang terbatas akan menghasilkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya setelah dikembangkan menjadi kawasan hunian.
"Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kita dorong. Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kebutuhan hunian di Papua masih cukup besar.
Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua belum memiliki rumah, dengan jumlah terbesar di Kota Jayapura.
"Kebutuhan rumah di Papua masih tinggi, masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah dan jumlah terbanyak berada di Jayapura. Karena itu, pembangunan rumah subsidi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Baca juga: Himperra ungkap ada rencana kredit rumah bisa sampai 30 tahun
Baca juga: Pemerintah siapkan rancangan undang-undang tentang perumahan
"Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut dia, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan pembangunan perumahan oleh sektor swasta.
"Pengembang harus terus kita dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau," ujarnya.
Baca juga: KSP harap program perumahan pemerintah cetak pengembang berkualitas
Pihaknya juga meminta dukungan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, mengimplementasikan kebijakan BPHTB dan PBG gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah. Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," katanya
Dia menambahkan pembangunan perumahan juga akan memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah karena lahan yang sebelumnya kosong dan memberikan kontribusi pajak yang terbatas akan menghasilkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya setelah dikembangkan menjadi kawasan hunian.
"Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kita dorong. Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kebutuhan hunian di Papua masih cukup besar.
Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua belum memiliki rumah, dengan jumlah terbesar di Kota Jayapura.
"Kebutuhan rumah di Papua masih tinggi, masih ada sekitar 38 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah dan jumlah terbanyak berada di Jayapura. Karena itu, pembangunan rumah subsidi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Baca juga: Himperra ungkap ada rencana kredit rumah bisa sampai 30 tahun
Baca juga: Pemerintah siapkan rancangan undang-undang tentang perumahan
