Komisi Nasional Disabilitas (KND) meluncurkan buku Fikih Penguatan Disabilitas Psikososial dari Pemahaman Keagamaan Menuju Kesamaan Hak dan Keadilan Sosial di Teras Gubuk Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/6/2026). Acara peluncuran digelar di sela Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang didapuk meluncurkan buku tersebut mengatakan bahwa dokumen ilmiah-keagamaan ini bukan terbitan biasa.
Melainkan rambu moral, rujukan sosial, dan instrumen transformasi berpikir umat, agar penyandang disabilitas mental-psikososial dipahami bukan sebagai beban tapi manusia yang martabatnya setara dan harkatnya sama dan haknya melekat tanpa syarat, sebagaimana dijamin oleh konstitusi , agama dan norma kemanusiaan.
"Dengan ini buku Fikih Penguatan Disabilitas Mental Psikososial dari Pemahaman Keagamaan Menuju Kesamaan Hak dan Keadilan Sosial yang diterbitkan oleh LBM NU, Lakpesdam NU, P3M dan pusat rehabilitasi YAKKUM melalui program inklusi dibawah kordinasi KND secara resmi saya luncurkan dengan bersama-sama membaca Alfatihah," ujarnya.
Hadir dalam peluncuran buku Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, Katib Syuriah PBNU Dr. Hilmy Muhammad, M.A, Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainah, Komisioner KND Jonna Aman Damanik, Komisioner KND Kikin Tarigan, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur, Ketua LBM NU PBNU KH Mahbub Maafi, pengasuh PP-Alfalah Ploso KH Abdurrahman Kautsar, Agus Hasan Hidayat, Sekretaris KND Herman Koswara, serta para santri Al-Falah Ploso.
Komisioner KND Jonna Aman Damanik dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu masalah terbesar adalah paradigma, pola pandang masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas.
"Karena di situ ada hegemoni normalitas kalau teman-teman normal dan melihat prioritas dengan normal, saya melihat dengan cara saya," ujar penyandang disabilitas netra tersebut.
Solusinya, lanjut dia, adalah mentransformasikan paradigma, salah satunya melalui dogma hukum-hukum keimanan. "Saya begitu bersemangat bersama teman-teman untuk mengawalnya. Kita berharap paradigma kita akan tepat," kata dia.
Dalam kesempatan ini Gus Kautsar berterima kasih lantaran dipercaya sebagai tuan rumah peluncuran karya ilmiah ini. Dia mengatakan buku yang disusun ini sangat gamblang menggambarkan realitas sosial di masyarakat serta memberikan panduan dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental Psikososial (PDMP)
"Bahwa kadang-kadang kesalahan kita itu simpel tapi bahaya, simpel tapi dampaknya sangat jelek adalah kalau melihat orang yang kebetulan ada perbedaan kita cukup sulit untuk menerima perbedaan itu entah perbedaan fisik ataupun bersifat mental," katanya.
Gus Kautsar menjelaskan hal itu sebenarnya manusiawi karena manusia dibekali karakter bawaan dari Tuhan untuk mencintai keindahan dan mencintai apa yang ada dalam diri sendiri.
"Itulah kenapa kadang orang yang tidak ganteng kadang merasa sangat ganteng tapi ketika sadar bahwa ada keindahan, ada keistimewaan di orang lain itu salah. Perasaan itu penting, tapi kemudian kalau sampai mengakibatkan orang lain tidak bagus, tidak istimewa itu salah," ingatnya.
Menutup sambutannya, Gus Kautsar sekali lagi berterima kasih kepada KND atas upayanya memperjuangkan inklusivitas untuk para penyandang disabilitas.
"Terima kasih kepada komisi disabilitas kemudian kami mohon langkah-langkah yang dilakukan, yang didukung penuh oleh Kemensos yang benar-benar bisa bermanfaat," tuturnya.
Kepemimpinan dan Masa Depan NU Jadi Bahasan Munas dan Konbes NUWakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhadjir dan KH Anwar Iskandar menyampaikan sejumlah pembahasan mengenai kepemimpinan dan masa depan NU dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026.
KH Afifuddin Muhajir menyebut terdapat dua prinsip yang berkaitan dengan perjalanan NU sebagai sebuah organisasi.
"Persoalannya hal-hal apa saja di dalam NU ini yang harga mati dan hal-hal apa saja di dalam NU yang bisa beradaptasi," ujar Kiai Afif, sapaan akrabnya, pada Sidang Pleno II Munas-Konbes NU 2026, di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, pada Ahad (21/6/2026).
"Hal-hal yang harga mati sudah barang tentu tidak bisa berubah karena perubahan situasi dan kondisi. Sementara yang bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi," terangnya.
Setidaknya, ada empat hal yang disampaikan Kiai Afif sebagai sesuatu yang sifatnya permanen, antara lain Qanun Asasi (termasuk di dalamnya Mukaddimah, Qanun Asasi yang bersifat ushul, dan Khittah), konsep NU sebagai jam'iyyah ijtima'iyyah (bukan partai politik), NU berdasarkan Pancasila, dan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyyah.
Dalam Munas Konbes terakhir periode Masa Khidmah Kepengurusan PBNU ini, Kiai Afif kemudian menjelaskan terkait mekanisme pemilihan dalam NU sebagai sebuah organisasi, apakah termasuk ke dalam hal yang permanen atau yang dapat beradaptasi.
"Berbicara tentang mekanisme pemilihan, apakah termasuk yang harga mati atau apakah yang termasuk bisa beradaptasi?" ujarnya memantik pemaparan.
Kiai Afif kemudian merincikan bahwa harga mati didasarkan pada hal-hal yang bersifat tujuan, sementara mekanisme pemilihan dipandang sebagai sarana menggapai tujuan sehingga digolongkan kepada hal yang bisa beradaptasi.
"Harga mati dalam hal yang menyangkut tujuan, akan tetapi bisa beradaptasi dalam hal-hal yang menyangkut sarana untuk mencapai tujuan," jelasnya.
Menurutnya, prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam mekanisme pemilihan tersebut adalah prinsip musyawarah.
"Dalam hal sekecil apa pun, Nabi diperintahkan untuk musyawarah. Apalagi dalam persoalan besar seperti pemilihan pemimpin. Kemudian disebut sebagai ahlussyuro, kemudian disebut sebagai ahlul ikhtiyar, kemudian disebut sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa menjadi bagian dari pemilih atau tim penentu dalam forum tertinggi NU bukanlah perkara mudah karena ada prasyarat ketat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ia menekankan agar penentuan sistem pemilih dan pemilihan selalu menitikberatkan pada jalur musyawarah.
Terkait perdebatan mengenai penerapan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) maupun regulasi pemilihan lainnya yang kerap menghangat menjelang forum tertinggi organisasi, Kiai Afif menyerahkan sepenuhnya pada forum permusyawaratan resmi.
"Mekanisme bisa dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Mudah-mudahan di Muktamar nanti bisa dirembugi tentang apa yang terbaik (untuk NU)," pungkas Kiai Afif.
Masa depan NUSementara itu, KH Anwar Iskandar mengatakan Munas dan Konbes NU 2026 selain sebagai ajang silaturahmi di penghujung periode kepengurusan PBNU juga menjadi forum untuk membahas, berdiskusi, dan berdialog mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
"Begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa ini menjadi bagian tanggung jawab NU dalam dedikasi perkhidmatan terhadap agama, umat, nusa, dan bangsa," kata Kiai Anwar.
Menurutnya, forum ini sangat strategis sehingga memerlukan ijtihad dari seluruh peserta dalam upaya menghadirkan NU yang memberi manfaat besar bagi kepentingan bersama.
"Oleh karena itu, Munas dan Konbes harus melahirkan sebuah keputusan yang menampakkan kepedulian NU terhadap masa depan," jelasnya.
Ia mencontohkan pentingnya mengoptimalkan Lazisnu sebagai lembaga filantropi resmi PBNU yang mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan sebagai bagian dari perkhidmatan NU dalam mencerdaskan bangsa.
"Kita banyak ketinggalan dalam perguruan tinggi, rumah sakit," ujarnya.
Kedua, lanjutnya, NU perlu memperkuat pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di tengah persaingan global dan beragam corak dakwah Islam yang berkembang di dunia digital.
"Kita tidak bisa mengingkari, lepas dari kehidupan digital ini. Tidak seorang pun yang bisa bebas dari dunia digital. Orang bisa saja tidak menjadi ulama, dokter, tetapi tidak bisa bebas dari digital," katanya.
Ia menjelaskan meski digitalisasi memiliki dua sisi, yakni manfaat dan mudarat. Namun, sebagai sarana dakwah, pendekatan tradisional saja tidak lagi cukup.
"Kita tahu betul bahwa digital sebagai alat dakwah tidak bisa lagi memakai cara tradisional saja," ujarnya.
Kiai Anwar mengingatkan bahwa NU akan tertinggal jika tidak mempersiapkan diri menghadapi generasi Z yang lahir di era digitalisasi. Mereka adalah generasi yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara.
"Kita akan tertinggal ke depan karena di depan kita ada generasi Z yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara kita," katanya.
Oleh karena itu, Kiai Anwar berharap Munas dan Konbes NU 2026 ini dapat melahirkan rumusan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan ideologi dan ajaran agama.
"Karena itu perlu lahir dari Munas Konbes bagaimana memanfaatkan digital untuk ideologi agama, ajaran agama kita," jelasnya.
Kiai Anwar juga menyoroti besarnya potensi sumber daya manusia NU yang tersebar di berbagai bidang namun belum bisa dioptimalkan oleh para pengurus NU. Seperti politisi, pengusaha, profesional di bidang tertentu. Ada dokter, ahli teknologi, ahli pertanian, dan ahli IT.
Menurutnya, potensi tersebut perlu diakomodasi dan dikoordinasikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
"Itu penting diakomodasi, jangan biarkan mereka tercecer. Itu potensi besar yang bisa memberi manfaat, hanya tinggal dikoordinir saja," katanya.
Ia berharap Munas dan Konbes mampu melahirkan keputusan yang memungkinkan potensi warga NU terkonsolidasi dan berkontribusi dalam berbagai sektor kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat.
"Mari Munas dan Konbes melahirkan yang memungkinkan potensi warga NU dikoordinir dalam berbagai pemangku kebijakan yang memberikan manfaat untuk rakyat," pungkas Kiai Anwar.
