Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sukabumi adalah dua daerah yang memiliki PDB per kapita berada jauh di bawah rata-rata nasional. Namun, penduduk di kedua daerah tersebut memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan sebagian besar kabupaten dengan tingkat pembangunan yang setara. Fakta yang menarik adalah keduanya tidak memiliki kekayaan yang dicerminkan dalam PDRB per kapita, namun mempunyai kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Pola ini berlaku di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Regional Government Success Scorecard (RGSS) - sebuah alat berbasis data baru yang dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG), didukung oleh Gates Foundation, dan diterapkan bagi pengukuran pemerintah daerah di Indonesia bersama Universitas Indonesia - menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan lokal merupakan prediktor yang jauh lebih kuat terhadap usia harapan kehidupan warga dibandingkan kekayaan wilayah tempat dimana mereka tinggal.
Dengan memanfaatkan data tahun terbaru yang tersedia dari setiap sumber (terutama tahun 2024), proyek percontohan ini menggunakan hampir 18.000 titik data dari sumber pemerintah Indonesia: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PDB per kapita sangat bervariasi di seluruh Indonesia - dari sekitar Rp 7 juta per orang di Kabupaten Puncak Jaya hingga lebih dari Rp 260 juta di Kota Surabaya. Secara umum, kita mungkin menduga bahwa kekayaan akan sangat memprediksi berapa lama orang hidup. Namun, ternyata korelasi antara PDB per kapita dan harapan hidup hanya 0,32: positif, sebuah angka yang moderat.
Sebaliknya, kemampuan tata kelola pemerintah daerah adalah prediktor yang lebih kuat. Dalam hal ini RGSS mengukurnya melalui empat dimensi: Akuntabilitas (perlindungan anti-korupsi dan standar etika), Manajemen Keuangan (pengumpulan pendapatan, pelaksanaan anggaran, dan tata kelola pengadaan), Pelayanan Publik (kualitas dan efisiensi layanan administrasi lini depan), dan Teknologi dan Inovasi (adopsi teknologi digital dan inovasi administrasi). Masing-masing menangkap aspek yang berbeda dari kualitas tata kelola. Di seluruh 514 yurisdiksi, Teknologi dan Inovasi berkorelasi dengan harapan hidup sebesar 0,63 - kira-kira dua kali lipat dibandingkan kekuatan hubungan PDB dengan harapan hidup, dan hal ini konsisten di seluruh dataset.
Yang terkuat dari keempat dimensi yang diukur adalah Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas yang masing-masing lebih erat kaitannya dengan harapan hidup daripada kekayaan. Dengan demikian, secara umum sudah jelas bahwa kualitas tata kelola, dan bukan kekayaan suatu wilayah, adalah faktor yang paling dapat diandalkan untuk mengukur berapa lama orang hidup.
Bagaimana Hal Ini Terlihat Dalam Praktiknya?
Kabupaten Lamongan di Jawa Timur menggambarkan pola tersebut. PDB per kapitanya berada di peringkat persentil ke-31 secara nasional, namun berada di persentil ke-98 untuk Teknologi dan Inovasi, ke-80 untuk Akuntabilitas, dan ke-90 untuk harapan hidup. Sedangkan, Kabupaten Sukabumi, berada di persentil ke-18 untuk PDB per kapita, berada di persentil ke-96 untuk Teknologi dan Inovasi, ke-93 untuk Manajemen Keuangan, dan ke-95 untuk harapan hidup. Di kedua kabupaten tersebut, kekuatan tata kelola mencakup lebih dari satu kemampuan - dan hasilnya mampu mempengaruhi indikator kesehatan dengan lebih baik, meskipun mengalami hambatan ekonomi struktural.
Bukti ini adalah korelasi, bukan bukti sebab akibat murni. Seperti diketahui, kekayaan itu sendiri terkait dengan beberapa kemampuan, sehingga angka-angka tersebut tidak dapat sepenuhnya mengisolasi pengaruh masing-masing kemampuan. Meskipun untuk Teknologi dan Inovasi, hubungan harapan hidup tetap berlaku bahkan setelah memperhitungkan kekayaan. Asosiasi ini juga khusus untuk bidang kesehatan: kemampuan yang sama hanya sedikit terkait dengan pendidikan atau pekerjaan, dimana kondisi ekonomi lebih penting. Namun demikian, angka harapan hidup mencerminkan banyak pengaruh yang terkait, dan pola ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut seiring dengan tersedianya data yang lebih kaya.
Apa Artinya bagi Perencanaan, Investasi, dan Kebijakan?
RGSS memberikan perspektif baru bagi kementerian/lembaga pusat, mitra pembangunan, dan pemerintah daerah dengan dasar yang lebih ketat dan terstruktur untuk memutuskan di mana investasi pembangunan kapasitas akan memberikan dampak paling besar. Kumpulan data lengkap untuk semua 514 yurisdiksi tersedia untuk umum di www.regionalgovscorecard.org.
Kontribusi RGSS juga sebagian bersifat metodologis. Alih-alih memberi peringkat setiap wilayah berdasarkan satu rata-rata nasional, RGSS menggunakan Perbandingan Dinamis Kelompok untuk menilai setiap kabupaten atau kota berdasarkan kesamaan yang secara struktural serupa - yaitu wilayah dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang sebanding - sehingga wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan sumber daya dinilai secara adil berdasarkan daerah yang sebanding, bukan dengan kota-kota terbesar.
RGSS juga dirancang sebagai alat yang dinamis: seiring munculnya indikator lokal yang lebih baik, ukuran hasil layanan publik dan hasil yang dirasakan warga dapat diperdalam dari waktu ke waktu. Dibangun sepenuhnya dari data pemerintah Indonesia dalam kemitraan dengan Universitas Indonesia, RGSS ini diharapkan dapat berkontribusi besar pada pemberian landasan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk saling belajar, termasuk melalui jaringan dan koalisi yang menghubungkan kabupaten dan kota di Indonesia. Investasi dalam kemampuan pemerintah daerah merupakan jalur yang menjanjikan dan didukung bukti untuk peningkatan kualitas hidup warga.
Khoirunurrofik, Ph.D, Kepala Kelompok Riset Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)
Dinesh Naidu, Direktur (Pengetahuan) di Chandler Governance Group
(akn/ega)
