JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari mengatakan akan membangun komunikasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang protes program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan saat libur sekolah.
"Komunikasi, saya yakin pasti ada (jalan keluar), ini sedang mencari titik temu, komunikasi dulu," kata Qodari saat ditemui di Kompas Institute, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dia juga mengatakan, saat ini pemerintah khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan kebutuhan untuk membenahi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca juga: Program MBG Libur, Pengelola Dapur SPPG di Jatim Kelimpungan Bayar Cicilan Bank
Karena kata Qodari, ada dua permasalahan yang harus segera diselesaikan, yakni persoalan hukum dan masalah tata kelola.
"Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini mungkin dirasakan oleh pimpinan BGN, perlu ada moratorium dulu, supaya bisa dikaji perkaranya dengan sebaik-baiknya," tutur Qodari.
Termasuk untuk mengatur tata kelola yang baru dan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca juga: Mulai Hari Ini MBG Ditiadakan Selama Libur Sekolah
"Supaya nanti kalau aktif lagi, insyaAllah nanti akan bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada," kata dia.
Protes moratorium MBGSebelumnya, keluhan pengelola SPPG yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan moratorium MBG selama libur sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menegaskan bahwa kebijakan penghentian operasional selama libur sekolah perlu dipertimbangkan secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan para mitra.
Baca juga: Gibran Minta MBG Jangkau Asmat Papua Selatan, Libatkan Gereja dan Kantin Sekolah
"Teman-teman mitra banyak yang menggunakan dana pihak ketiga. Kalau pinjaman bank kan tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan," ujar Makhrus saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Menurut Makhrus, sebagian besar mitra SPPG telah mengeluarkan modal besar untuk membangun infrastruktur dapur, membeli peralatan memasak, menyediakan kendaraan distribusi, hingga memenuhi standar operasional ketat yang ditetapkan pemerintah.
Selama masa libur sekolah dan penghentian layanan, aset dapur tersebut tetap harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan komersial lain.
Kondisi ini membuat para pengusaha merugi karena harus menanggung biaya tetap (fixed cost) tanpa adanya pemasukan.
Baca juga: MBG dan Masa Depan Anak Perempuan
Oleh karena itu, GAPEMBI Jatim berharap pemerintah tetap memberikan insentif operasional SPPG meskipun program Makan Bergizi Gratis sedang dijeda.
"Kami berharap ini bisa dikaji. Karena dapurnya tidak dipakai, tidak operasional, tetapi fasilitas tetap harus dijaga. Dari sisi bisnis tentu ada biaya yang tetap
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
