Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan selama tiga bulan sekaligus menambah kebijakan subsidi kedelai bagi perajin tahu dan tempe. Nilai yang digelontorkan mencapai Rp 18,04 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program ini akan kembali disalurkan pada Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 33,24 juta penerima di seluruh Indonesia.
“Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 17,54 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Smester II, di Jakarta, Senin (22/6).
Bantuan pangan ini akan kembali diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan dijadwalkan mulai Juli 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp17,54 triliun di luar biaya operasional.
Subsidi Pengrajin Tahu dan TempeSelain bantuan pangan, pemerintah juga menjalankan Program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai untuk membantu perajin tahu dan tempe.
Program ini memberikan subsidi maksimal sebesar Rp 2.000 per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton pada tahap awal. Subsidi akan diberikan khusus di daerah yang harga kedelainya berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).
Airlangga menjelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Intervensi ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga di tingkat perajin.
“Untuk program stabilisasi harga kedelai tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar,” kata dia.
Inisiatif subsidi kedelai muncul sebab kedelai sebagai baghan baku pembuatan tahu dan tempe merupakan komoditas yang rentan terdampak pelemahan kurs.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menjelaskan, kedelai hampir 100% diimpor, sehingga nilai tukar rupiah yang melemah dapat memengaruhi keterjangkauan harga bagi pelaku usaha.
Dengan kurs saat ini di level Rp 18.000 per dolar AS, pemerintah khawatir volume pasokan dapat berkurang meski harga tidak naik signifikan. Karena itu, subsidi diberikan untuk menahan efek kurs serta memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan.
"Oleh karena itu, kami memutuskan dalam rapat bahwa kedelai yang hampir 100% masih impor tentu akan terdampak oleh perubahan harga. Mungkin harganya tidak naik, tetapi ukurannya bisa berkurang," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di kantornya, di Jakarta, pada Selasa (9/6) lalu.
