Jakarta, CNBC Indonesia - Dukungan publik terhadap sistem monarki di Inggris terus merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga dekade. Tren ini menunjukkan pergeseran signifikan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang semakin mempertanyakan relevansi institusi kerajaan di era modern.
Menurut survei terbaru Ipsos, dukungan terhadap monarki kini hanya berada di level sekitar 55% pada 2026. Angka tersebut urun dari puncaknya sekitar 80% pada 2012.
Dalam survei yang sama, hampir separuh responden menilai Inggris akan lebih baik jika menjadi republik. Ipsos menyebut angka ini sebagai yang terendah sejak mereka mulai melacak opini publik pada 1993.
Istana Buckingham menanggapi perkembangan tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam proses hukum yang tengah berjalan terkait isu keluarga kerajaan.
"Pikiran dan simpati Raja telah, dan tetap bersama para korban dari segala bentuk pelecehan," demikian pernyataan resmi dari Buckingham Palace, dikutip Senin (22/6/2026).
Penurunan dukungan paling tajam terlihat pada kelompok usia 18-34 tahun, di mana hanya sekitar sepertiga yang masih mendukung monarki. Bahkan, sekitar 45% dari kelompok usia ini menyatakan Inggris sebaiknya menjadi republik, mencerminkan perubahan pandangan generasi muda terhadap institusi tradisional tersebut.
Meski demikian, popularitas pribadi tetap relatif stabil. Sekitar 60% responden masih menyukai cara King Charles III menjalankan tugasnya, sementara putra mahkota Prince William memperoleh tingkat persetujuan lebih tinggi, yakni sekitar 71%.
Tekanan terhadap keluarga kerajaan juga dipicu oleh kontroversi yang melibatkan Prince Andrew Mountbatten-Windsor terkait hubungannya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Kasus ini kembali mencuat setelah munculnya laporan tambahan yang memicu penyelidikan baru oleh kepolisian Inggris pada 2026.
Dalam perkembangan sebelumnya, Andrew telah menyelesaikan gugatan perdata pada 2022 dengan salah satu korban Epstein, Virginia Giuffre, meski ia tetap membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Polemik tersebut terus menjadi salah satu faktor yang membebani citra keluarga kerajaan di mata publik.
Di luar Inggris, pengaruh monarki juga dilaporkan terus menyusut. Beberapa negara Persemakmuran mulai mempertimbangkan hubungan konstitusional mereka dengan Kerajaan Inggris. Barbados bahkan resmi menjadi republik pada 2021.
Survei lain oleh YouGov pada 2023 juga menunjukkan perubahan sikap di negara-negara Persemakmuran. Enam dari 14 wilayah luar negeri, termasuk Canada dan Australia, tercatat memiliki kecenderungan untuk meninggalkan sistem monarki, menandai tantangan jangka panjang bagi keberlanjutan institusi kerajaan Inggris.
(tfa/sef) Add as a preferred
source on Google
