Mojokerto (beritajatim.com) — Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, berjanji aspirasi Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya akan diteruskan ke DPR RI. Hal tersebut disampaikan usai ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum tepat sasaran. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan yang menyoroti berbagai kebijakan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Polri, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan meneruskannya ke DPR RI. Ia juga menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya sepakat agar berbagai kebijakan tersebut dievaluasi secara menyeluruh sebelum benar-benar dijalankan.
“Kami ini lembaga perwakilan rakyat di daerah. Kami akan meneruskan tuntutan aspirasi mahasiswa tadi ke DPR RI. Dari delapan poin yang disampaikan, pada intinya kami sepakat agar dilakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan sebelum kebijakan benar-benar dijalankan,” ungkapnya, Senin (22/6/2026).
Terkait kebijakan MBG, politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, konsep awal program MBG di daerah diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kantin sekolah.
“Bayangan kami, MBG itu melibatkan UMKM lokal untuk menyediakan makanan bagi siswa di sekolah atau mengaktifkan kantin sekolah. Bukan membuat dapur terpusat seperti sekarang. Ini kebijakan pusat, dan kami dari daerah sejak awal tidak banyak dilibatkan,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebut adanya langkah pemerintah pusat terkait evaluasi SPPG, termasuk penghentian sementara (suspend) pada beberapa unit pelaksana sebagai bagian dari perbaikan tata kelola. Di Kota Mojokerto sendiri, disebutkan sebagian besar masih beroperasi.
“Di Kota Mojokerto semua masih beroperasi, hanya satu yang disuspensi. Evaluasi total terhadap pelaksanaan KDMP yang dinilai belum berjalan sempurna di daerah juga perlu dilakukan,” ujarnya.
DPRD mendorong agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan menyeluruh.
“KDMP perlu evaluasi total dan menyeluruh. Tujuannya bagus, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ketidaksempurnaan di daerah. Karena itu kami minta ada evaluasi total, bahkan bila perlu dihentikan sementara agar ke depan lebih baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kedua program itu dinilai perlu dievaluasi karena dianggap berpotensi kurang efektif dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). [tin/kun]
