JAKARTA, DISWAY.ID – Integritas dan kejujuran Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, diduga luntur karena tersandung suap terkait aksi mahasiswa di Istana Negara baru-baru ini.
Abdi terbukti dan mengaku kalau dirinya menerima uang suap jutaan Rupiah dari oknum kepolisian agar ia bisa mengkondisikan teman-temannya tidak ikut aksi di Istana Negara.
“Perihal uang itu memang saya terima, agar tidak turun aksi. Tetapi kami tetap turun,” ucapnya terbata-bata gugup saat disidang di lingkungan kampus UBK di depan teman-temannya dan civitas akademika kampus..
BACA JUGA:Riwayat Pendidikan Fathimah Azzahra, Jebolan SMAN 3 Depok Kini Wakil Ketua BEM UI, Kritik MBG untuk Stunting
Dalam video yang diunggah akun Instagram LPM Marhaen UBK, Abdi menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan penjelasan mengenai isu yang berkembang setelah dirinya sebelumnya sempat menjadi perhatian publik usai bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya, Abdi mengaku bertindak sebagai koordinator aksi gabungan mahasiswa UBK dan UMTH.
la menyebut sempat menerima tawaran uang dari sejumlah pihak dengan tujuan agar aksi mahasiswa tidak digelar, namun awalnya menolak tawaran tersebut.
BACA JUGA:Bagaimana Aliansi BEM Bersatu Bisa Tahu Pemilik Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Dikaitkan dengan Timses Ganjar?
Dan setelah mendapat desakan dari sejumlah mahasiswa, ia kemudian menerima dana yang disebut sekitar 20 persen dan digunakan untuk kebutuhan operasional aksi.
Abdi juga mengungkap adanya pembagian dana kepada sejumlah pihak, di antaranya dua senior masing-masing Rp2,5 juta, Ketua BEM FEB Rp2 juta, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Rp2,5 juta, serta
BACA JUGA:Ramai Boikot UI dan UGM karena Aksi BEM Mahasiswa, Ranking QS WUR Justru Melesat 200 Dunia
seseorang bernama Mubarak sebesar Rp2,5 juta. Selain itu, terdapat alokasi dana untuk konsolidasi sebesar Rp300 ribu dan sejumlah pengeluaran lain yang tidak dirinci secara detail.
Saat didesak mahasiswa untuk menunjukkan mutasi rekening, Abdi mengaku menolak dan menyatakan hanya akan membuka data rekening apabila diminta oleh pihak kepolisian atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ia juga mengklaim dana tersebut berasal dari pihak kepolisian dengan tujuan agar mahasiswa tidak melakukan aksi di Istana maupun DPR, namun menurutnya aksi tetap dilaksanakan meski dana telah diterima.
BACA JUGA:Status Anggota BEM Bersatu yang Pertanyakan Tiyo Ardianto Dibantah Kampus: Kami Tidak Pernah Kirim Utusan!
- 1
- 2
- »
