Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 1.015 sekolah swasta di Jawa Barat menyatakan kesediaannya menampung sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) terus bertambah.
Sebelumnya, sekolah yang menyatakan kesediaan bergabung tercatat sebanyak 751 sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 1.015 sekolah.
"Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik," ujar KDM di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).
Menurut KDM, bertambahnya jumlah sekolah swasta yang bergabung membuktikan bahwa dunia pendidikan swasta memiliki komitmen kuat membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat.
Ia juga membantah anggapan yang menyebut sekolah swasta tidak bersedia berpartisipasi dalam program penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Baca Juga
- Dieng Caldera Race 2026, Ribuan Pelari Taklukkan Dataran Tinggi Dieng
- KDM Minta PLN Gerak Cepat: Pemadaman Bergilir Ganggu Industri Jabar
- Harga Cabai di Cirebon Tembus Rp68.100 per Kg
"Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai orang tua yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah," katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak terserap di sekolah negeri.
Bantuan yang diberikan berupa uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan biaya pendidikan Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
KDM memastikan anggaran program tersebut telah tersedia dan berasal dari pergeseran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat.
"Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini," kata dia.
Meski demikian, KDM meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan verifikasi dan seleksi secara ketat terhadap calon penerima bantuan. Ia menegaskan program tersebut ditujukan bagi siswa yang memiliki perilaku baik dan berkomitmen terhadap pendidikan.
Menurutnya, bantuan dapat dicabut apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau terlibat tindak kriminal. "Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik," katanya.
