JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perdebatan.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah partai politik anggota Koalisi Merah Putih menyoroti sikap PDI-P yang memilih berada di luar pemerintahan, tetapi tidak mendeklarasikan diri sebagai oposisi.
Sebaliknya, partai berlambang banteng itu menyebut diri sebagai "partai penyeimbang".
Pilihan sikap tersebut memunculkan beragam respons.
Baca juga: Kala Posisi Penyeimbang PDI-P Disorot, Parpol Koalisi Gerah?
Ada yang menilai posisi PDI-P masih "abu-abu" dan terkesan memainkan dua peran sekaligus.
Namun, ada pula yang menilai langkah tersebut sah dalam sistem demokrasi karena sejalan dengan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Golkar singgung politik dua kaki Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menjadi salah satu tokoh yang paling keras mengkritik posisi politik PDI-P.Menurut Misbakhun, sikap yang ambigu terhadap pemerintah bukan praktik yang baik dalam demokrasi karena dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Baca juga: Elite Golkar Sorot Sikap PDI-P: Posisi Politik 2 Kaki Itu Tidak Elegan
Dia menilai tidak elok apabila sebuah partai ikut menikmati apresiasi publik saat kebijakan pemerintah mendapat respons positif, tetapi mengambil jarak ketika kebijakan tersebut menuai kritik.
Misbakhun juga mengingatkan bahwa PDI-P memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan sehingga kritik yang disampaikan seharusnya lebih matang dan menawarkan solusi.
"PDI-P pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," kata dia.
Menurut Misbakhun, masyarakat membutuhkan kejelasan sikap politik dari setiap partai.
Oleh karena itu, konsistensi politik menjadi bagian penting dalam pendidikan demokrasi.
"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi," kata Misbakhun.
Meski mengkritik posisi PDI-P, dia tetap mendorong seluruh partai politik mengedepankan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
"Politik dengan wawasan kebangsaan di mana nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis," ujar dia.
Baca juga: Soroti Partai Penyeimbang PDI-P, Golkar: Kritik Harus Matang dan Solutif
AHY: Oposisi harus konstruktifSorotan terhadap posisi PDI-P juga mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (22/6/2026), AHY menegaskan bahwa setiap posisi politik memiliki tanggung jawab masing-masing.
Menurut dia, partai yang berada di pemerintahan berkewajiban memastikan program dan janji pemerintah kepada rakyat dapat direalisasikan.
"Ketika menjadi partai pemerintah, tanggung jawabnya adalah memastikan pemerintahan sukses dan mampu merealisasikan janji-janji kepada rakyat," ujar AHY.
Baca juga: AHY: Oposisi Tugasnya Memberi Kritik Konstruktif, Bukan Memecah Belah
Sementara itu, partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki fungsi penting dalam demokrasi melalui pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan pemerintah.
