Terjal Implementasi B50 saat RI Masih Bergantung dengan Impor Energi

Bisnis.com, JAKARTA —  Ambisi pemerintah mengakhiri impor solar lewat implementasi B50 mulai Juli 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas produksi biodiesel hingga keberlanjutan skema pendanaan menjadi beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Pemerintah optimistis B50 akan menjadi tonggak baru dalam pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi B50 akan dilakukan 1 Juli 2026. Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta dikutip Senin (22/6/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman optimistis implementasi B50 akan mampu menghentikan impor solar sekaligus menjadi tahapan penting menuju target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan implementasi B50 secara matang, mulai dari penyediaan tambahan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kesiapan industri biodiesel, hingga pelaksanaan uji jalan dan sosialisasi kepada masyarakat.

"B50 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," jelas Saleh saat dihubungi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, implementasi B50 merupakan salah satu tahapan krusial dalam peta jalan swasembada energi. Setelah B50 berjalan, pemerintah juga akan memperluas penerapan campuran bioetanol atau E5 pada bahan bakar bensin secara bertahap.

Dia juga menilai kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini sudah memadai untuk menggantikan kebutuhan solar impor yang selama ini masih dipenuhi dari pasar internasional.

Meski demikian, Saleh mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga kecukupan pasokan bahan baku sawit agar implementasi B50 dapat berlangsung berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan biodiesel harus diimbangi dengan kemampuan sektor perkebunan dalam menjaga produksi CPO nasional.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan strategi pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak hanya bertumpu pada biodiesel. Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai sumber energi alternatif untuk sektor transportasi guna mempercepat tercapainya swasembada energi.

Selain B50, pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E5 yang akan terus ditingkatkan sebagai campuran bensin. Pada saat yang sama, penggunaan kendaraan listrik, bahan bakar gas (BBG), hidrogen, serta sumber energi alternatif lainnya juga akan terus diperluas.

4 Faktor Penentu

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan keberhasilan target nol impor solar sangat bergantung pada empat faktor utama, yakni ketersediaan pasokan sawit domestik, kapasitas kilang dan pabrik biodiesel nasional, keberlanjutan insentif fiskal, serta penerimaan konsumen terhadap penggunaan B50.

Menurutnya, peluang Indonesia menghentikan impor solar sepenuhnya masih belum sepenuhnya terjamin karena kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan program B50.

"Peluang menolkan impor masih sangat tergantung pada kapasitas produksi pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk B50 mencapai sekitar 25 juta kiloliter," ujarnya.

Selain persoalan kapasitas industri, ketahanan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga menjadi tantangan. Produksi sawit nasional dinilai masih rentan terhadap gangguan cuaca seperti El Nino yang dapat menekan produktivitas perkebunan.

Di sisi lain, kebutuhan domestik diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi energi nasional.

Persoalan lain yang dinilai semakin krusial adalah keberlanjutan pembiayaan program B50. Selama ini, insentif biodiesel bersumber dari pungutan ekspor sawit. Namun, peningkatan konsumsi domestik akibat implementasi B50 justru berpotensi mengurangi volume ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan program.

Ishak menjelaskan rasio antara volume sawit yang menjadi sumber pungutan dan volume biodiesel yang harus disubsidi kini semakin sempit. Dengan produksi CPO sekitar 51,6 juta ton per tahun dan kebutuhan domestik yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 26 juta ton akibat implementasi B50, volume ekspor hanya tersisa sekitar 25 juta ton.

Pada saat yang sama, volume biodiesel yang harus mendapatkan subsidi diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa implementasi B20 hingga B35 ketika setiap ton ekspor masih mampu menopang beberapa ton konsumsi domestik. Saat ini perbandingannya mendekati satu banding satu sehingga ruang pengaman pembiayaan semakin terbatas.

Menurut dia, skema tersebut menjadi sangat rentan ketika harga minyak dunia turun sementara harga CPO tetap tinggi. Dalam situasi tersebut kebutuhan subsidi meningkat pada saat yang sama penerimaan pungutan ekspor justru berkurang.

"Tanpa sumber pembiayaan alternatif seperti dukungan APBN, keberlanjutan B50 akan sangat bergantung pada pergerakan harga internasional minyak mentah dan CPO yang berada di luar kendali pemerintah," katanya.

Volume Impor Berkurang

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan implementasi B50 memang akan menekan volume impor solar dalam jumlah besar. Namun, kebutuhan impor masih akan tetap ada mengingat sejumlah faktor teknis dan pasokan yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, target penghentian impor solar perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas industri biodiesel nasional dan kesiapan rantai pasok bahan bakunya.

"Jadi, target untuk langsung menghentikan impor kurang realistis dan agak berat untuk tercapai dalam waktu singkat," jelasnya.

Bisman menjelaskan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah dalam pelaksanaan program B50. Salah satunya adalah potensi kenaikan harga CPO global yang dapat mengubah struktur keekonomian biodiesel nasional.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi biodiesel dan mengurangi efisiensi yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama program substitusi impor energi berbasis sawit.

Selain faktor harga bahan baku, dia juga menyoroti aspek kualitas bahan bakar dan kompatibilitas biodiesel dengan mesin kendaraan maupun peralatan industri yang menggunakan solar.

Menurutnya, aspek tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi memunculkan keluhan pengguna apabila kualitas bahan bakar tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun  menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan program B50 mulai Juli 2026 mendatang. 

Roberth menyebut, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga telah melakukan kunjungan ke Terminal BBM Plumpang, Jakarta, pada hari Ini untuk memastikan kesiapan perusahaan mendukung implementasi B50.

"Prinsipnya perusahaan siap mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi khususnya BBM dengan penerapan B50. Maka kalau dibahas terkait kecukupan, B50 ini masuk pada BBM Bersubsidi yang dijamin oleh pemerintah, jadi kami akan menyalurkan sesuai arahan pemerintah," jelas Roberth.