Pada dasarnya anak muda menaruh perhatian terhadap persoalan sosial dan politik yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Hanya saja, pesatnya kemajuan teknologi digital, dan kian menguatnya media sosial sebagai medium interaksi dan saluran informasi, menyebabkan ada sejumlah pola konsumsi informasi yang berubah.
Perubahan itu antara lain yang membuat pesan atau informasi maupun berita politik perlu ditinjau kembali. Salah satunya perlu dikemas lebih sederhana, disampaikan dalam bahasa visual, tetapi tetap akurat.
Seperti diungkap penelitian Praksis yang berlangsung 1-21 Oktober 2025, setidaknya 64 persen warga muda Jakarta menyatakan kecewa terhadap politik, sementara 48 persen mengaku muak. Di sisi lain, penelitian yang melibatkan 400 responden berusia 16-30 tahun di Jakarta ini juga mengungkap, 65 persen responden mengaku peduli terhadap politik dan 61 persen menilai politik menarik serta penting. Namun, mereka merasa tidak memiliki akses untuk berpartisipasi secara efektif (Kompas.id, 11/5/2026).
Memperhatikan kembali pengetahuan anak muda terkait politik ini merupakan hal penting. Hal ini mengingat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2026, penduduk usia 15 tahun hingga 44 tahun yang merupakan bagian dari Generasi Z dan Generasi Y/Milenial, dan keduanya merupakan digital native, menempati 45,8 persen penduduk Indonesia yang kini mencapai 287 juta jiwa. Mereka adalah kelompok yang akan menentukan pemimpin negara di masa depan, melalui Pemilu 2029.
Berdasarkan Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia 2026, kedua kelompok generasi itu merupakan yang paling banyak menggunakan layanan internet, yakni 39,83 persen untuk Gen Z dan 28,87 persen untuk Gen Milenial. Dalam mengakses internet, kedua kelompok populasi itu selain paling sering mengakses video pendek, juga mengakses media sosial.
Laporan Digital Reuters Institute tahun 2026 juga menyebutkan, bahwa generasi muda kini tumbuh sebagai generasi yang menjadikan media sosial sebagai pintu utama untuk mengakses berita. Dalam riset tersebut, sebanyak 39 persen responden usia 18-24 tahun menyebut media sosial sebagai sumber utama berita mereka. Angka itu meningkat tajam dibandingkan hanya 21 persen pada satu dekade sebelumnya (Kompas.id, 14/5/2026).
Penelitian yang dilakukan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada 2021 lalu mengenai Aktivitas dan Konsumsi Gen Z di Media Digital (Gen Z's Digital Media Consumption and Activities), juga menemukan sebagian besar Gen Z mengakses media sosial. Penelitian yang melibatkan sebanyak 1.177 responden yang semuanya gen Z di sejumlah daerah di Indonesia, ini pun menyebutkan hampir separuh responden mengaku tidak pernah mengonsumsi informasi dari media tradisional.
Hasil survei yang dilakukan UMN itu pun menemukan bahwa 71 persen responden mendapatkan berita di sosial media. Untuk itu, menurut Albertus Magnus Prestianta, salah satu penulis laporan survei itu, perlu bagi media massa membuat produk jurnalistiknya lebih mudah diakses di media sosial.
Lantas, bagaimana menyajikan informasi atau berita politik yang mengena anak muda di era digital ini?
Sudah beberapa tahun terakhir ini, kajian terhadap media sosial telah menarik perhatian para peneliti dan ahli komunikasi. Dari segi struktur dan tampilan, media sosial turut memengaruhi cara orang mengonsumsi atau memperoleh informasi dan berita. Dari segi tampilan, contohnya, dengan didukung ponsel pintar layar sentuh, pengguna medsos cukup menggulirkan konten yang ditampilkan. Informasi tak lagi dibaca dari awal sampai akhir, melainkan cukup dilakukan pemindaian (scanning).
Selama ini, menurut Doris A Graber dan Gregory G Holyk, kualitas demokrasi kerap diukur melalui pendekatan fact-mastery, yakni sejauh mana warga mampu menguasai fakta, kebijakan, dan isu politik secara rasional dan mendalam. Dengan demikian, melahirkan gambaran warga ideal yang aktif dan berpengetahuan luas, yakni orang yang mampu mengingat informasi faktual secara detail guna membuat keputusan politik.
Namun, menurut Graber, ahli ilmu komunikasi politik dari Universitas Illinois, Amerika Serikat; dan juga Holyk, peneliti dalam ilmu komunikasi di AS, pendekatan fact mastery itu dinilai sudah tidak cocok untuk digunakan di tengah kompleksitas politik modern dan keterbatasan kognitif manusia. Sebab, warga memiliki perhatian dan waktu terbatas serta lebih memprioritaskan kehidupan sehari-hari, sehingga standar faktual yang tinggi justru membuat mereka tampak apatis atau tidak kompeten.
Keduanya, seperti diuraikan dalam artikel mereka, ”Civic Knowledge and Audiovisual Learning” dalam buku Sage Handbook of Political Communication, menyatakan, bahwa di tengah perubahan lanskap media, dituntut pemahaman baru tentang cara warga masyarakat memproses informasi politik.
Oleh karena itu, keduanya menaruh perhatian terhadap pendekatan kedua, yakni pendekatan perilaku (behavioral), yang menekankan pada aspek perilaku praktis dan efisiensi dalam memproses informasi. Pendekatan ini melahirkan konsep monitorial citizen, yaitu warga negara yang tidak harus menjadi ahli atau menghafal semua fakta kebijakan, melainkan cukup menjadi "pemantau" yang waspada. Mereka melakukan pemindaian informasi (scanning) secara rutin untuk menangkap isu-isu penting yang relevan dengan kehidupan mereka dan bertindak hanya jika diperlukan.
Dalam menyerap informasi politik, keduanya memandang bahwa peran visual dan emosi sangat krusial dalam membantu masyarakat menyerap informasi politik yang kompleks secara efisien. Dalam hal ini, otak manusia secara biologis dirancang untuk memproses informasi visual jauh lebih cepat dibandingkan teks. Pesan visual juga jauh lebih mudah diingat. Selain itu, gambar atau pesan visual lebih mudah dipahami oleh khalayak luas, termasuk mereka yang memiliki literasi rendah. Oleh karena itu, penyampaikan pesan secara audiovisual meminimalkan hambatan bagi publik untuk memperoleh informasi, sehingga bisa mengatasi kesenjangan pengetahuan di masyarakat.
Sementara itu, emosi membantu seseorang untuk menyaring, menyimpan hingga memanggil kembali informasi politik yang penting. Emosi juga melihat bahwa dalam mengambil keputusan politik yang rasional, seseorang juga mengandalkan firasat, tanpa harus menguasai informasi secara detail. Pelibatan emosi pada pesan politik juga memicu perhatian publik, terutama untuk isu-isu publik yang tak relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam memproses informasi politik, manusia dipandang menggunakan mekanisme skema dan pintasan kognitif. Dalam hal ini, skema merupakan sejumlah informasi yang tersimpan dalam memori individu. Di saat individu tersebut menerima informasi, otak tidak memprosesnya dari nol, melainkan akan mencocokkan dengan informasi di masa lalu yang tersimpan di memori. Skema ini membantu individu dalam melakukan identifikasi, mengisi kekosongan informasi yang hilang, dan memberikan makna pada situasi baru. Misalnya, jika dihadapkan pada momen pemilu, individu sudah memiliki gambaran mengenai apa itu kandidat, kampanye, hingga pemungutan suara.
Selain itu, orang juga menggunakan pintasan kognitif (heuristik), yakni strategi jalan pintas yang digunakan individu untuk mengambil keputusan politik yang dianggap masuk akal. Keputusan diambil tanpa harus menguasai seluruh fakta teknis yang rumit.
Untuk itu, individu kerap menerapkan strategi penyederhanaan, yakni menyimpan kesan atau makna umum daripada mengingat detail teknis. Selain itu, cenderung percaya terhadap tokoh tertentu dalam mendapatkan informasi. Daripada menganalisis kebijakan yang rumit, ia lebih sering mengandalkan penilaian tokoh yang dipercaya, identitas partai, atau penilaian visual cepat (seperti bahasa tubuh kandidat).
Beranjak dari pemahaman tersebut, Graber dan Holyk menyoroti media cetak dan audiovisual sebagai sarana penyampaian informasi politik. Menurut mereka, informasi yang disajikan di media cetak unggul dalam menyampaikan detail, tetapi untuk mengonsumsi informasi di media cetak dibutuhkan tingkat literasi yang tinggi dan penguasaan kosakata tertentu dari tiap individu. Sehingga media cetak dipandang hanya menguntungkan kelompok berpendidikan tinggi.
Sebaliknya, audiovisual dipandang dapat mengatasi kesenjangan tersebut. Sebab, pesan yang disampaikan secara audiovisual itu lebih mudah diingat dalam jangka panjang dibandingkan teks yang kaku dan kering. Apalagi, masyarakat dalam memperoleh informasi cenderung melakukan pemindaian (scanning) berita di televisi dan internet dibandingkan membaca laporan mendalam di koran.
Untuk itu, menyajikan berita dalam format yang lebih ringan dapat meringankan masalah kronis kesenjangan pemahaman politik di antara warga masyarakat. Demikian pula terhadap partisipasi warga dalam politik, sehingga bisa mengurangi kesenjangan di antara populasi yang beruntung secara ekonomi dan pendidikan, dengan warga yang kurang beruntung secara ekonomi dan pendidikan.
Seperti diungkapkan Nona Evita, salah satu peneliti dalam survei perilaku Gen Z oleh Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada 2021, penyajian informasi perlu dibuat seringan dan sesingkat mungkin, tetapi harus tetap akurat. "Targetnya menyajikan informasi seringan atau sesingkat mungkin, namun tetap memastikan informasi tersebut mudah diingat. Informasinya ringkas namun akurat," katanya, dalam laporan survei tersebut.
Dalam penyajiannya, hasil penelitian UMN itu merekomendasikan untuk menggunakan beberapa desain yang sudah kerap digunakan di media sosial. Desain penyajian itu di antaranya berupa karusel yakni format konten digital yang menampilkan beberapa gambar, video, atau teks secara berurutan dalam satu unggahan. Selain itu juga bisa disajikan dalam bentuk infografik dan video pendek.
Wahyutama, pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Paramadina, mengatakan, perlu disadari bahwa berita yang disajikan media massa arus utama, terutama berita politik, kerap terjebak pada pemberitaan yang detail dan rumit. Jika tidak demikian, maka sederhana tetapi dangkal.
Untuk menjawab kebutuhan anak muda sekarang, Wahyutama dalam artikelnya "Membangun Kaum Muda yang Melek Politik" (Buku Ragam Nuansa Literasi Media), media massa perlu menyajikan berita-berita yang mudah dicerna.
Seperti diungkapkan Nona Evita, Wahyutama juga menyarankan agar format pesan atau berita yang disajikan lebih berupa visual, grafik, ilustrasi, atau diagram. Dengan demikian, dapat memudahkan anak muda untuk mencerna informasi dengan lebih nyaman dan efisien.
Penyajian berita dalam format sepert ini, menurut Wahyutama, menjadi cukup realistis untuk membangun pengetahuan politik kaum muda. Dengan demikian, dapat menjaga keberadaan warga negara yang kritis dan berpengetahuan bagi berlangsungnya demokrasi secara sehat.
