Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui kaget dengan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak dua kali pada 2025.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani juga mengakui saat itu belum ada antisipasi dari pemerintah terkait hal ini. Pengangkatan PPPK yang dimaksud adalah penyelesaian hasil seleksi PPPK 2024 yang dibagi menjadi Tahap I dan Tahap II.
“Memang kita dikagetkan di 2025 itu pengangkatan PPPK itu dua kali, itu yang kemudian tidak kita antisipasi sebelumnya,” kata Askolani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
“Nah, kemudian dari kebijakan itu di 2026 ini kita akan lakukan evaluasi dan dukungan lebih, kami mencatat dari pemerintah bersama Kemendagri bahwa kita sudah mengisi untuk pemenuhan kebijakan PPPK di 2025 itu yang bebannya di 2026,” tambahnya.
Meski demikian, Askolani menegaskan akan tetap menjaga konsistensi sistem pembagian tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. ASN pusat menjadi tanggung jawab APBN, sementara ASN daerah dibebankan pada APBD. Meskipun pada saat pensiun, beban ASN daerah tetap dibebankan pada APBN.
Kemenkeu menyatakan akan mendorong penguatan transfer ke daerah (TKD) pada 2026 untuk membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja PPPK yang meningkat.
“Support-nya kita adalah tentunya dorongan TKD lebih untuk mengisi itu jadi kita tidak merusak sistem, itu yang harus kita jaga,” imbuhnya.
Untuk tahun anggaran 2027, Askolani menyebut kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) akan mulai memasukkan data kebutuhan PPPK sejak awal penyusunan.
“Kami akan perhitungkan awal untuk data PPPK, sehingga dalam penyusun TKD, DAU dan tentunya mengharuskan ke APBD ini wajib dipenuhi oleh Pemda dan di APBD,” jelasnya.
