Pantau - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut Jepang sebagai “negara perang” yang berupaya menjadi kekuatan militer, sekaligus menuduh Tokyo memanfaatkan situasi regional untuk melepaskan berbagai pembatasan yang selama ini menghambat penguatan militernya.
Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato penutupan rapat Partai Buruh Korea pada Senin (22/6/2026), sebagaimana dilaporkan media pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Selasa (23/6/2026).
"Hal ini akan memicu reaksi keras dan kekhawatiran serius dari komunitas internasional," ungkap Kim terkait langkah Jepang memperkuat kemampuan militernya.
Kritik terhadap Jepang dan SekutunyaMenurut laporan KCNA, Kim untuk pertama kalinya menggunakan istilah “menjadi kekuatan militer” dan “militerisme” saat mengkritik Jepang.
Ia menuduh Jepang secara terbuka mengubah dirinya menjadi negara perang dengan tujuan memperkuat pengaruh militernya di kawasan.
Kim juga mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dinilainya memperburuk situasi keamanan di Semenanjung Korea.
Selain modernisasi militer, Kim menyoroti latihan perang bersama dan aktivitas spionase yang menurutnya semakin meningkatkan ketegangan regional.
Korut Percepat Penguatan PertahananDalam pidatonya, Kim mendorong percepatan pembangunan kemampuan pertahanan nasional Korea Utara dan menegaskan kebijakan yang dijalankan pemerintahannya selama ini telah terbukti tepat.
"Praktik AS yang sembarangan dan sewenang-wenang telah berdampak buruk terhadap pasukan satelitnya," ujarnya yang tampaknya merujuk pada Jepang dan Korea Selatan.
"Kenyataan ini sekali lagi membuktikan kebenaran semua pilihan politik kita dan jalan yang kita tempuh," lanjutnya.
Kim juga menegaskan bahwa Korea Utara akan terus mengembangkan kemampuan pertahanan berbasis teknologi nuklir.
"Rencana yang lebih luas, inovatif, dan menggembirakan akan dilaksanakan dengan kecepatan yang kian meningkat," katanya.
Selain membahas isu pertahanan, rapat Partai Buruh Korea juga memutuskan mencopot Kim Jae Ryong dari jabatan anggota Presidium Politbiro, sekretaris partai, dan direktur departemen, meski KCNA tidak menjelaskan alasan pencopotan tersebut.
