JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah calon peserta didik di Jakarta Selatan gagal masuk jalur afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 karena tidak masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), meski sebagian di antaranya tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 1, Santoso, mengatakan persoalan data desil menjadi salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan masyarakat di posko SPMB yang mulai beroperasi sejak 19 Mei 2026.
“Terkait dengan permasalahan lain yang sering kami hadapi juga dengan yang namanya DTSN desil 1 sampai dengan desil 5. Ini merupakan layanan yang banyak juga yang sering kami hadapi,” ujar Santoso dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2026).
Baca juga: SPMB 2026 di Jaksel Tak Lagi Pakai Jarak, Ini Penentu Jalur Domisili
Terdapat kondisi di mana orang tua siswa yang sebelumnya menerima bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), namun saat verifikasi tidak lagi masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 yang menjadi syarat jalur afirmasi.
“Misalnya saya masih terima KJP terus kemudian ternyata sudah enggak masuk desil 1 sampai 5,” kata Santoso.
Santoso menegaskan, penentuan data desil bukan berada di kewenangan Sudin Pendidikan, melainkan ditetapkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI hingga Dinas Sosial (Dinsos).
“Karena itu memang yang menentukan kan juga bukan kami. Ada Kemensos, terus kemudian ada Dinas Sosial,” ujarnya.
Dalam skema SPMB DKI Jakarta 2026, jalur afirmasi menjadi salah satu jalur penerimaan dengan porsi kuota tertentu di setiap jenjang pendidikan, yaitu 20 persen untuk SD dan SMP, 30 persen untuk SMA, serta 37 persen untuk SMK.
Baca juga: Posko Pengaduan SPMB Jaksel Diserbu hingga 300 Orang Per Hari
Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan sosial. Namun, persoalan data kesejahteraan kerap menjadi kendala utama di lapangan.
Aduan dominan soal teknis hingga data kependudukanSantoso menyebut posko SPMB Jakarta Selatan Wilayah 1 juga menerima berbagai aduan lain selain masalah desil, mulai dari kendala teknis pendaftaran hingga kesalahan pemilihan sekolah secara daring.
“Kelompok teknis ini biasanya terkait dengan pelayanan secara teknis yang menggunakan online. Misalnya ada masyarakat yang tidak bisa upload data, kami bantu,” ujarnya.
Selain itu, terdapat juga aduan terkait regulasi jalur prestasi hingga persoalan data kependudukan yang memerlukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil yang turut membuka layanan di posko.
Posko SPMB Jakarta Selatan Wilayah 1 yang membawahi empat kecamatan yakni Jagakarsa, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Pesanggrahan, melayani sekitar 200 hingga 300 aduan per hari, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp dan telepon.
Selain layanan tatap muka, Sudin Pendidikan juga membuka kanal layanan digital melalui live Instagram dan TikTok setiap hari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.
Baca juga: Tangsel Sediakan 9.976 Kursi SMP Negeri, SPMB Dibuka 13 Juli 2026
“Kalau melalui IG kami bisa tembus sampai hampir seribu orang, sembilan ratusan sekian,” kata Santoso.
Dalam pelaksanaannya, penentuan kelayakan jalur afirmasi mengacu pada data DTSEN desil 1 hingga 5 yang ditetapkan oleh Kemensos dan Dinsos.
Ketidaksesuaian data ini menjadi salah satu sumber utama aduan masyarakat selama proses SPMB 2026 berlangsung.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
