JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pembangunan ruas jalan tersebut, biaya logistik dalam kegiatan perekonomian rakyat diharapkan bisa lebih murah.
Peresmian ruas jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer (km) oleh Presiden dilakukan secara simbolis di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026) siang. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi, yakni Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan, pembangunan jalan daerah merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi rakyat dan menghilangkan kesenjangan antardaerah. Sebab, hanya dengan keberadaan fasilitas jalan, masyarakat di daerah bisa mendistribusikan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai produk lainyang dihasilkan.
Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Akibatnya, ongkos logistik menjadi mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur konektivitas di antara semua pusat produksi dan permukiman agar biaya logistik bisa lebih murah.
“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” kata Prabowo.
Catatan Kompas, ongkos logistik di Indonesia kerap menjadi perhatian karena jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada Agustus 2025, total biaya logistik Indonesia, termasuk ekspor, mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dengan angka tersebut, beban logistik nasional hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di kawasan. Adapun rata-rata biaya logistik negara-negara di Asia Tenggara adalah 8-10 persen dari PDB. (Kompas.id, 29/8/2025).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan, biaya logistik yang tinggi di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan. Hal itu merupakan konsekuensi struktural antara lain dari ketergantungan terhadap pelabuhan besar serta lemahnya konektivitas antardaerah. Di tengah dinamika global saat ini negara pun dituntut untuk membangun sistem logistik yang efisien, tangguh, dan adaptif.
Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita.
Secara nasional, kata Shinta, Indonesia menargetkan penurunan biaya logistik hingga 8 persen terhadap PDB pada tahun 2045. Hal itu krusial untuk memperkuat daya saing global.
Selain soal logistik, Prabowo melanjutkan, keberadaan ruas jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan nasional. Ia pun menegaskan pembangunan jalan ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi.
“Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik, energi (dan pangan) harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktifSwasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik, energi (dan pangan) harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif,” ujar Prabowo.
Ia juga berpesan agar pemerintah daerah menggunakan infrastruktur yang telah dibangun secara optimal. Ke depan, pemerintah pusat bakal meningkatkan pembangunan di daerah hingga ke desa-desa.
Adapun pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di 37 provinsi didasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Dalam Inpres itu, disebutkan bahwa pemerintah membangun jalan daerah untuk meningkatkan konektivitas terutama untuk mendukung produktivitas kawasan perkebunan, industri, dan kawasan produktif lainnya untuk mendukung pendistribusian energi dalam rangka mencapai swasembada pangan dan energi.
Tugas tersebut dibagi ke beberapa pihak, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, para kepala daerah dari gubernur hingga bupati dan wali kota juga bertanggung jawab atas proyek pembangunan jalan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, Inpres Nomor 11/2025 sudah terealisasi sepanjang 1.151 km. Dari seluruh provinsi, hanya Jakarta yang tidak mengajukan usulan dalam program pembangunan tersebut.
Ia melanjutkan, pembangunan didukung oleh investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5,41 triliun. Pembangunan difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan produksi, pasar, jalan nasional, dan kawasan permukiman.
Ia mencontohkan, salah satunya yang telah dibangun adalah ruas Kedungdung-Bringkoning, tempat Presiden meresmikan program ini. Jalan sepanjang 1,5 km dengan lebar 7 meter itu dibangun dengan anggaran sebesar Rp 14 miliar. Dengan spesifikasi jalan itu, Dody mengklaim sudah bisa memangkas waktu tempuh hampir dua kali lebih efisien dibanding kondisi sebelumnya.
