Daya Beli Masih Rendah, Pariwisata Susah Pulih

kompas.id
2 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS – Kinerja sektor pariwisata belum pulih. Meski pergerakan masyarakat untuk berwisata masih sehat, tetapi belanja yang dialokasikan lebih rendah. Persoalan utama masih berkutat pada rendahnya daya beli masyarakat.

Pelaku usaha mengungkapkan, kinerja pariwisata Indonesia sedikit lebih rendah pada semester I-2026 dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Sejumlah daerah di Bali, seperti Ubud dan Sanur, memang masih menunjukkan performa positif. Namun, kondisinya secara umum lebih lesu.

“(Masalah pasar) domestiknya ini memang daya beli, itu pengaruhnya lumayan besar. Hampir rata dari sisi domestik, market-nya turun sih,” kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Baca JugaSuku Bunga Naik, Pengusaha Pilih ”Wait and See”

Sekalipun pemerintah memberi berbagai insentif untuk menggerakkan daya beli masyarakat, tetapi hal itu hanya bersifat jangka pendek. Apalagi, insentif yang digelontorkan terbatas jumlahnya.

“Tetapi memang impact kalau mau menjadikan itu sebagai penggerak secara besar itu memang terbatas. Kalau kami melihat Jawa itu dari volume (pergerakan) masih naik, tetapi spending kecil. Kalau lalu lintasnya paling anak-anak sekolah, untuk Jawa sampai Bali itu baik karena konektivitasnya bagus,” tutur Hariyadi.

Salah satunya tecermin dari belanja kamar hotel. Hariyadi memperkirakan, belanja kamar hotel menyusut sekitar 5 persen untuk kondisi saat ini dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama.

Alokasi anggaran untuk insentif transportasi selama libur sekolah, misalnya, nilai yang diberikan Rp 190,5 miliar. Ada pula bantuan lain yang disiapkan yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal. Nilai anggarannya mencapai Rp 472,7 miliar (Kompas.id, 22/6/2026).

Kenaikan BBM nonsubsidi

Selain persoalan daya beli, tekanan juga datang dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai April 2026. Imbasnya, harga bahan baku pun terkerek naik dan mulai terasa sejak Mei. Hotel-hotel pun menyesuaikan dengan kenaikan harga hidangan berkisar 5-12 persen di restoran-restorannya.

Baca JugaHarga Minyak Dunia Turun, AirAsia Mulai Sesuaikan Kembali Harga Tiket

Meski demikian, Hariyadi melanjutkan, sinyal positif kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memberi harapan untuk perbaikan kinerja pariwisata pada semester II-2026. Promosi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan juga terus dilakukan.

“Paling enggak kalau harga BBM turun, kan, biaya logistik juga turun. Pasti (harga) akan turun, menyesuaikan karena bagaimanapun juga, pasar itu selalu mencari keseimbangan baru. Pasar enggak mungkin bertahan di harga mahal,” ujar Hariyadi.

Pergerakan turis-turis di kawasan Asia didorong model perencanaan yang tiba-tiba, alih-alih berencana sejak jauh hari. Durasi perjalanan lebih singkat. Metode ini berbeda dengan pendekatan turis-turis negara Barat yang cenderung merencanakan perjalanan sejak lama dan durasi tinggal panjang.

Akan tetapi, cara wisatawan Asia ini ternyata menyelamatkan sektor pariwisata saat terjadi ketegangan geopolitik yang mengganggu alur perjalanan global.

Board of Airline Representatives in Indonesia (Barindo) yang menaungi sejumlah maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, menyatakan hal serupa. Ketua Barindo Farshal Hambali menyebut, pergerakan pelaku perjalanan ke Indonesia dari luar negeri (inbound) sejauh ini tergolong baik pada semester I-2026.

“Kami lihat di lapangan memang di Asia Pasifik ini pergerakannya masih bagus. Namun, kalau berbicara long haul ke Eropa, Amerika itu memang dampaknya cukup signifikan ya, tetapi di dalam Asia Pasifik itu pergerakan turis dan bisnis masih sehat,” kata Farshal.

Dalam industri penerbangan, pihak yang paling terdampak adalah maskapai berbiaya rendah (low-cost carrier). Maskapai-maskapai lain memang mengalami pengurangan kapasitas, tetapi hanya berkisar 3 persen, tidak lebih 5 persen.

Meski kondisi geopolitik menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan harga minyak dunia yang mulai turun, lanjut Farshal, harga tiket pesawat belum serta-merta ikut turun. Sebab, harga avtur belum turun.

“Kita berharap pada 1 Juli mendatang ini bisa turun. Setiap tanggal 1 (Juli) itu PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan tabel (harga avtur). Namun, penyesuaian terhadap harga tiket tidak langsung. Maksudnya, kalau memang fuel turun, pasti ada penyelarasan ke harga tiket turun,” ujar Farshal.

Baca JugaRupiah Melemah, Wisatawan Asing Berdatangan, tapi Pelaku Industri Tetap Terpukul

Baik Hariyadi maupun Farshal mengatakan, pemerintah perlu menciptakan iklim berusaha dan regulasi yang kondusif. Selama ini, pengusaha merasa direpotkan dengan ragam regulasi yang tidak mendukung, seperti pungutan liar yang masih merajalela saat akan mengadakan kegiatan terbuka di ruang publik.

Pekerjaan rumah

Perkembangan dinamika geopolitik juga terus dipantau pelaku usaha lain, seperti Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita). Kondisi di sejumlah negara di Timur Tengah yang selama ini menjadi penghubung (hub) antara kawasan Timur dan Barat, turut menentukan kinerja pariwisata nasional.

“Kalau hub-hub dibuka, agak aman nih. Misalkan mereka (pelaku perjalanan) masih terbang lagi dari negara (asal) masuk Timur Tengah, lalu masuk ke Indonesia. Sekarang, kan, sementara dialihkan dulu. Kami lagi kejar-kejar pasar Asia,” tutur Sekretaris Jenderal Asita Budi Ardiansjah.

Pemerintah semestinya dapat menyikapi hal ini dengan memulihkan visa dan menawarkan penyederhanaan proses visa ke sejumlah negara lain. Namun, tetap negara-negara terpilih adalah yang sudah melewati proses peninjauan pada para warga negara asingnya.

Para pelaku perjalanan yang diharapkan masuk ke Indonesia adalah mereka yang dapat berperilaku sebagaimana mestinya, bukan mereka yang berisiko menimbulkan masalah.

Beberapa negara yang dinilai berhak mendapatkan ini adalah Jepang serta beberapa negara Eropa. Sejauh ini, Budi melanjutkan, pasar-pasar yang mulai tumbuh disumbang oleh India dan China.

Baca JugaRupiah Tembus Rp 18.000, Siap-siap Harga Barang Makin Mahal!

Pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu yang selama ini memperburuk citra pariwisata Indonesia di panggung internasional. Misalnya, masalah lingkungan, termasuk soal pertambangan yang merusak kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Masalah itu sempat ramai beberapa waktu lalu, tetapi belum sepenuhnya dituntaskan hingga kini.

Soal infrastruktur dan konektivitas jadi perhatian agar pembangunan dapat lebih merata dan mengakomodasi perjalanan wisatawan. Dengan begitu, transportasi bisa memudahkan para pelaku perjalanan untuk mengeksplorasi berbagai tempat, terutama daerah-daerah yang sedang berkembang.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Selasa, 23 Juni 2026
• 12 jam lalubisnis.com
thumb
Ketika Prosedur Pemilu Menyingkirkan Masyarakat Adat
• 10 jam lalukatadata.co.id
thumb
Taufik Hidayat Buron! Jadi Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Wanita di Jabar
• 4 jam laluokezone.com
thumb
Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital: Masihkah Relevan bagi Generasi Z?
• 21 jam lalukumparan.com
thumb
Kepala Staf IDF Kunjungi Lebanon Selatan hingga Iran Tolak Tunduk pada Amerika Serikat | SAPA MALAM
• 20 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.