JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Bung Karno (UBK) menegaskan, mahasiswa yang menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026), bukan atas penugasan atau mandat dari kampus.
Rektor UBK Sri Mumpuni mengatakan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif dan aspirasi dari sejumlah BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno.
“Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa pada tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan wakil presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno,” kata Sri dalam konferensi pers di Kampus UBK, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Baca juga: Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp 20 Juta, Dibagi ke Siapa Saja?
Penegasan itu disampaikan di tengah polemik yang muncul setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang Rp 20 juta sebelum aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni lalu.
Sri mengatakan, UBK menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
“Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat,” ujarnya.
Baca juga: Yusril Tanggapi Mahasiwa UBK Terima Uang Rp 20 Juta: Kita Hargai Mereka Berterus Terang
Ia juga menegaskan kampus tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, UBK menolak adanya pihak luar yang mencoba menunggangi aspirasi mahasiswa.
Kampus meminta seluruh mahasiswa tetap menjaga independensi gerakan mahasiswa dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan tertentu.
Baca juga: Eks Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang Rp 20 Juta pada Senin Dini Hari Sebelum Demo
“Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab,” kata Sri.
UBK juga menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa serta pengakuan dari sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran aturan kampus.
Menurut Sri, kampus saat ini masih melakukan proses klarifikasi dan investigasi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
Baca juga: UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH Abdimaludin Usai Terima Uang Rp 20 Juta Sebelum Demo
Karena itu, ia meminta masyarakat dan media tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun mahasiswa UBK secara keseluruhan.
“Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses klarifikasi yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Sri.
Sementara itu, Wakil Rektor IV UBK Franky Roring menegaskan, UBK tidak memiliki organisasi BEM di tingkat universitas.
Organisasi kemahasiswaan yang ada hanya di tingkat fakultas.
Baca juga: Ketua BEM FH UBK Ngaku Terima Uang untuk Geser Lokasi Demo
“Universitas Bung Karno tidak punya BEM universitas. Yang ada adalah BEM di masing-masing fakultas. Karena itu, kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi mahasiswa dan bukan mewakili universitas,” kata Franky.
Saat ini, UBK masih melakukan investigasi internal terkait pengakuan penerimaan uang oleh ketua BEM FH.
Hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar bagi kampus untuk menentukan langkah dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
