Rencana penghibahan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dipastikan tidak menimbulkan persoalan baru, baik bagi pemerintah maupun para penerima manfaat.
Lalu menyampaikan bahwa rencana penghibahan tersebut pada prinsipnya bisa menjadi langkah positif sebagai bentuk penghargaan kepada guru honorer. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam pelaksanaannya sebelum seluruh aspek administrasi dan legalitas kendaraan benar-benar jelas.
Menurutnya, motor listrik yang akan dihibahkan harus dipastikan tidak memiliki persoalan hukum, termasuk dugaan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ia menilai kejelasan status hukum aset negara menjadi hal penting agar tidak menimbulkan dampak lanjutan di kemudian hari.
Selain aspek hukum, Lalu juga menyoroti kesiapan layanan pendukung seperti pusat servis. Ia menekankan bahwa keberadaan layanan purna jual sangat penting agar motor listrik tersebut benar-benar bisa digunakan secara optimal oleh para guru honorer penerima.
“Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya maupun setelah digunakan, apakah service center-nya tersedia,” ujarnya dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga memberikan pandangan terkait wacana tersebut. Ia menilai hibah motor listrik dapat menjadi solusi agar aset negara tetap termanfaatkan, meskipun sejak awal dirinya tidak menyetujui pengadaan kendaraan tersebut untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) karena dianggap tidak sesuai kebutuhan.
Baca Juga: Zulhas Ungkap BGN Direm Sementara, Pemerintah Reset Program MBG Sebelum Diperluas Lagi
Yahya juga menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, termasuk tidak adanya laporan ke DPR serta isu terkait penyedia barang yang dinilai belum memiliki jaringan layanan memadai. Ia juga menyinggung adanya dugaan ketidakwajaran harga dalam pengadaan tersebut.
Dari pihak BGN, Wakil Kepala Agustina Arumsari menegaskan bahwa seluruh aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Meski demikian, ia menyatakan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum mengambil keputusan final terkait penghibahan motor listrik tersebut kepada guru honorer.
