jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) membuat sembilan pernyataan sikap setelah heboh Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) kampus itu, yakni Muhammad Abdi Maludin menerima suap menyambut demonstrasi mahasiswa pada Senin (15/6).
Pernyataan sikap seperti disampaikan Rektor UBK Sri Mumpuni melalui konferensi pers di kawasan kampusnya, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (23/6).
BACA JUGA: Sempat Ditemui Wapres, Ketua BEM FH UBK Mengaku Terima Suap, Duitnya dari Polisi
Pihak kampus dalam pernyataannya menolak aktor luar yang menunggangi demonstrasi mahasiswa UBK pada Senin kemarin.
"Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab," demikian Sri Mumpuni membacakan sikap kampusnya, Selasa.
BACA JUGA: Heboh Dugaan Suap Ketua BEM FH UBK Jadi Tanda Wapres Menunggangi Demonstrasi Mahasiswa
Dia mengatakan pengungkapan kasus suap Ketua BEM FH UBK menjadi cara kampus untuk menjaga komitmen moral.
"Pengungkapan keterlibatan oknum BEM fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral," katanya.
BACA JUGA: Mahasiswa Tuntut Pengurus BEM FH UBK yang Diduga Terima Uang Suap Mundur dari Jabatan
Diketahui, Abdi bersama rekan-rekan mahasiswa dari UBK sempat diterima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin (15/6) kemarin.
Mahasiswa diterima Gibran setelah berdemonstrasi membawa beberapa tuntutan, seperti evaluasi harga BBM, stabilitas ekonomi, dan kaji ulang program MBG.
Belakangan, mahasiswa UBK dalam keterangan yang diunggah di Instagram akun @bemfhubk dan @bemfisip_ubk pada Selasa ini, mengungkap lima nama yang diduga menerima suap setelah pertemuan dengan Gibran.
Selain Abdi, mereka yang menerima suap ialah Wakil Ketua BEM FH UBK Rafly Maulana Akbar, pengurus BEM FH Mubarak Tuasamu, Ketua BEM FEB UBK Pujiono, dan Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafli Bastian.
Berikut sembilan pernyataan UBK setelah heboh suap ke Abdi Cs:
1. Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa pada tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno.
2. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat.
3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus.
4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab.
5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus.
6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral.
7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat dan media massa, untuk tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif dan berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya.
8. Universitas Bung Karno percaya bahwa proses klarifikasi yang objektif dan berimbang merupakan langkah yang baik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
9. Sebagai kampus yang mengusung nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno tetap berkomitmen menjaga integritas akademik, membangun karakter mahasiswa yang beretika, serta menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beban Ekonomi Makin Berat, Masyarakat Rela Mengantre demi Beras Gratis di Kampus UBK
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
