BEKASI, KOMPAS.TV - Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi menuai penolakan dari mayoritas SMA/SMK swasta di Kota Bekasi.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menyebut kebijakan itu belum mendapat persetujuan dari banyak pihak di lingkungan pendidikan swasta.
Program itu sendiri dirancang untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027 melalui skema sekolah swasta gratis dengan dukungan bantuan pemerintah.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, menegaskan penolakan yang terjadi bukan karena sekolah swasta menolak membantu pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
Namun, persoalan utama terletak pada proses penyusunan kebijakan yang dinilai tidak melibatkan yayasan maupun organisasi penyelenggara pendidikan swasta sejak awal.
Ia menyebut sempat ada kesepakatan awal dari sekolah swasta untuk menolak program tersebut. Namun kemudian, sebagian sekolah disebut mendapatkan tawaran kerja sama langsung dari pengawas pembina.
"Awalnya itu seluruh sekolah swasta sepakat menolak. Tapi dari informasi yang saya dapat, ada beberapa sekolah yang didatangi langsung oleh pengawas pembina untuk ditawari ikut kerja sama," kata Ayung dikutip Kompas.com, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga: Serangan Terbaru Israel Bunuh 2 Orang di Lebanon dan Ancam Gencatan Senjata, Hizbullah Meradang
Keputusan Dinilai Harus Lewat Yayasan, Bukan Kepala Sekolah
BMPS juga menyoroti pendekatan pemerintah yang langsung menyasar kepala sekolah. Menurut Ayung, hal tersebut tidak tepat karena secara struktural keputusan strategis berada di tangan yayasan sebagai pemilik lembaga pendidikan.
"Padahal pemilik sekolah swasta itu yayasan. Kepala sekolah hanya diangkat oleh yayasan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil tanpa persetujuan yayasan berpotensi menimbulkan konflik internal di lingkungan sekolah.
"Jangan sampai nanti kepala sekolah bergerak sendiri tanpa persetujuan yayasan, lalu malah dipecat atau diberhentikan," ucapnya.
BMPS Kota Bekasi juga mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak melibatkan BMPS maupun yayasan dalam proses perumusan kebijakan.
Menurut mereka, dialog sejak awal sangat penting untuk menghasilkan skema kerja sama yang dapat diterima semua pihak.
Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- sekolah swasta
- bmps bekasi
- dedi mulyadi
- sekolah gratis
- pendidikan jabar
- rombongan belajar
