JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anggaran negara belum mampu memenuhi berbagai kebutuhan strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara (ASN)
Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Pada kesempatan itu, Prabowo membeberkan masalah kekayaan Indonesia yang bertahun-tahun mengalir keluar.
BACA JUGA:Terungkap! Ketua BEM FH UBK Disebut Terima Rp20 Juta dari Alumni, Diserahkan Lewat Oknum Polisi
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.
Ia pun kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun.
Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga 150 miliar USD atau Rp2.500 triliun tiap tahun.
BACA JUGA:Kadin Indonesia Dorong Lahirnya Womenpreneur Baru Lewat Program Womenpreneur Goes to Campus
Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya.
Karena itu, lanjut Prabowo, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah.
Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.
- 1
- 2
- »
