Asep Romy Romaya Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat melalui perluasan program padat karya guna menahan dampak ekonomi dan sosial akibat meningkatnya angka pengangguran.
Hal ini disampaikan Asep Romy terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri manufaktur yang berpotensi berdampak pada puluhan ribu pekerja.
Menurut Asep Romy, gelombang PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga berisiko menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perputaran ekonomi di berbagai daerah.
“Ancaman ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya. Pemerintah perlu segera menghadirkan langkah nyata. Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak,” ujar Asep Romy di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dia menjelaskan, program padat karya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK dalam waktu relatif cepat.
Ia menilai pemerintah perlu memperluas pelaksanaan program tersebut di berbagai bidang, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Namun demikian, Asep Romy mengingatkan bahwa program padat karya tidak cukup hanya berfungsi sebagai penopang penghasilan sementara. Ia menilai perlu ada keterkaitan antara program tersebut dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar para pekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali masuk ke dunia kerja.
“Padat karya harus dibarengi dengan program peningkatan kompetensi. Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk melibatkan lembaga pelatihan swasta selain Balai Latihan Kerja milik pemerintah,” katanya.
Selain pelatihan keterampilan teknis, Asep Romy juga mengusulkan agar pemerintah memasukkan materi penguasaan bahasa asing dalam kurikulum pelatihan bagi para korban PHK. Menurutnya, kemampuan bahasa asing dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.
“Perlu ada kurikulum pelatihan bahasa asing yang intensif. Dengan bekal tersebut, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah dan aman,” ungkapnya.
Asep Romy juga mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan industri untuk bersama-sama mencari solusi atas ancaman PHK yang terjadi saat ini.
Asep Romy menilai kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan memunculkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Negara harus hadir memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak,” pungkasnya. (faz/ipg)
