SEMARANG, KOMPAS — Demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG kembali berlangsung di Kota Semarang, Rabu (24/6/2026). Aksi kali ini digelar oleh sejumlah organisasi buruh. Mereka menolak program MBG karena dianggap merugikan para pekerja, termasuk sukarelawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Aksi diawali dengan pemasangan poster berisi kritikan di depan gerbang Kantor Gubernur Jateng, di Semarang. Demonstran lalu bergantian berorasi mengkritik program pemerintah, salah satunya program MBG.
Selanjutnya, perwakilan buruh dari lima organisasi yang berbeda itu dipersilakan masuk untuk beraudiensi dengan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jateng. Mereka ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jateng sekaligus Sekretaris II Satuan Tugas Percepatan MBG Jateng, Iwanuddin Iskandar.
Dalam audiensi itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Jateng, Mulyono mengeluhkan perihal dampak MBG terhadap masyarakat, termasuk para buruh. Menurut dia, MBG membawa lebih banyak dampak negatif daripada positifnya bagi para buruh.
"Para buruh yang anaknya menerima MBG ini mengeluhkan bahwa nilai MBG yang dibagikan ke anak-anak mereka tidak sesuai dengan yang disampaikan ke pemerintah. Sapi yang katanya disembelih dan akan dibagi-bagi, nyatanya sampai sekarang enggak pernah ada. Padahal katanya setiap bulan ada berapa sapi itu," kata Mulyono, usai audiensi.
Mulyono juga menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai sarang koruptor. Hal itu terjadi setelah tiga pimpinan di lembaga tersebut ditangkap Kejaksaan Agung karena dugaan kasus korupsi yang dinilai merugikan negara.
Anggaran jumbo yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG disebut Mulyono berdampak negatif ke sejumlah sektor . Dunia usaha lain jadi lesu, bahkan ada yang sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Tapi di sisi lain pada program MBG banyak sekali ditemukan kecurangan-kecurangan terkait dengan keuangan," ucapnya.
Mulyono juga menyebut, MBG berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dan telur. Di saat yang sama, kenaikan upah yang terjadi dinilai Mulyono tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut.
Selama ini, MBG dinilai Mulyono belum tepat sasaran. Hal itu karena penerima MBG dipukul rata tanpa ada pendataan sasaran yang jelas. Di lapangan, Mulyono menemukan, MBG diberikan kepada penerima yang berasal dari keluarga kaya yang memiliki kemampuan menyediakan makan bergizi.
"Yang perlu gizi kan sebenarnya bukan hanya anak-anak sekolah, anak-anak kecil, tapi orang-orang dewasa juga perlu. Kalau saja MBG itu diberikan dalam bentuk uang, itu akan diolah dan dirasakan sekeluarga gizinya," ujar Mulyono.
Selanjutnya, MBG juga disebut Mulyono berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para pedagang di sekitar sekolah. Menurut Mulyono, para pedagang di sekitar sekolah, baik di desa-desa hingga perkotaan merasa dagangannya sepi pembeli usai ada program MBG.
"Mulai dari pelosok desa sampai ke kota ini mereka (pelaku UMKM) terancam. Yang sebelumnya UMKM ini menjadi unggulan utama pemerintah terancam dengan adanya MBG," imbuh Mulyono.
Selain itu, para buruh juga menyoroti MBG yang disebut justru merugikan para sukarelawan di SPPG. Menurut Ketua Aliansi Rakyat Peduli Indonesia, Dani Eko Wiyono, istilah surarelawan yang digunakan untuk menyebut para pekerja di SPPG menjadi celah bagi pihak SPPG untuk tidak memberikan perlindungan keselamatan bagi para pekerjanya.
"Kementerian Ketenagakerjaan sudah punya undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi BGN malah membuat ulah baru, menyebut pekerja sebagai surelawan dengan catatan pembayaran per hari," kata Dani.
Dani menyebut, dalam UU yang ada telah dinyatakan bahwa mereka yang menerima perintah, menerima pekerjaan, dan menerima upah merupakan buruh. Selama ini, sukarelawan SPPG menerima perintah, menerima pekerjaan, dan menerima upah. Sehingga, seharusnya mereka juga disebut sebagai pekerja dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.
Menurut Dani, para sukarelawan SPPG tidak semuanya didaftarkan dalam program jaminan sosial. Padahal, pekerjaan mereka dinilai Dani cukup berisiko. Setiap harinya, para sukarelawan dituntut bekerja cepat dari malam sampai pagi dengan berbagai jenis risiko, seperti kebakaran di dapur atau kecelakaan dalam pengantaran MBG ke penerima.
Untuk itu, ke depan, jika program MBG tetap dilanjutkan, Dani berharap pemerintah mengadakan perjanjian kerja yang jelas dengan para pekerja di SPPG. Dalam perjanjian kerja itu, perlu diatur juga apa saja pekerjaan mereka, berapa lama mereka akan bekerja, dan hak-hak apa saja yang bakal diterima.
"Jadi dia bekerja itu punya kejelasan. Apapun yang terjadi terhadap orang tersebut, nantinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah," ucap Dani.
Selain mengkritik program MBG, para buruh juga disebut Dani memprotes program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran, dan meminta pemerintah menurunkan pajak. Di samping itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan pangan, membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak, dan menolak kenaikan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Aksi yang dilakukan buruh pada Rabu disebut Dani merupakan langkah awal. Ke depan, aksi-aksi serupa bakal digelar dengan jumlah massa yang lebih banyak. Unjuk rasa, disebut Dani baru akan berhenti setelah pemerintah merespons kritik dari warga dan melakukan perbaikan-perbaikan.
Sementara itu, Iwanuddin mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh. Menurutnya, usulan dari para buruh bakal dikaji kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
"Masukan ini akan kami teruskan. Kemudian, yang menjadi kewenangan kami terutama terkait pengawasan yang berkaitan dengan sukarelawan akan kami lakukan metode sampling untuk mengetahui apakah benar informasi ini. Apaun yang terjadi, buruh harus terlindungi sesuai ketentuan undang-undang," ujar Iwanuddin.
Selama ini, demosntrasi terkait penolakan MBG sudah digelar setidaknya delapan kali sepanjang Juni 2026. Dari tujuh aksi tersebut, enam di antaranya digelar di depan Kantor Gubernur Jateng dan dua lainnya di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng.
Dalam aksi-aksi yang digelar mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil itu tidak pernah ada pejabat yang menemui. Pejabat baru menemui demonstran pada Rabu.
Menurut Iwanuddin, tidak ada perlakuan berbeda antara demonstran dari mahasiswa maupun buruh. Ia mengklaim, pihaknya selalu memberikan tawaran kepada para demonstran untuk masuk ke area Kantor Gubernur dan berdialog dengan pemerintah.
"Kami menerima siapa pun, mahasiswa pun kami akan terima. Tentunya dengan skema-skema, misalnya pakai izin, kemudian orangnya siapa saja, kami terima. Kami tidak pernah membatasi siapa pun karena tugas kami adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin," kata Iwanuddin.
