HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp258,17 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 62,54 kilometer di Sulawesi Selatan. Program ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Peresmian program dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia pada Selasa, 23 Juni 2026, dengan pusat kegiatan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan, peresmian diikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.
Secara nasional, Program Inpres Jalan Daerah 2025 mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini diarahkan untuk mempercepat konektivitas pada ruas jalan yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta akses ke pusat layanan dan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan faktor krusial dalam menekan biaya logistik dan memperlancar konektivitas antarwilayah.
“Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” jelas Presiden Prabowo.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Ihsan, yang mewakili Gubernur Sulsel, menambahkan bahwa pembangunan jalan tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses dan peluang pembangunan yang lebih merata di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
“Melalui program ini, pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka akses, menghadirkan pelayanan yang lebih baik, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah,” katanya.
Andi Ihsan menjelaskan bahwa manfaat pembangunan jalan akan dirasakan langsung oleh masyarakat karena berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah.
“Pekerjaan jalan ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat karena distribusi hasil produksi menjadi lebih cepat sehingga harga dapat lebih terjaga,” bebernya.
Selain itu, peningkatan kualitas jalan diharapkan mempercepat pengembangan kawasan sentra pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi di Sulawesi Selatan.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan bahwa seluruh usulan pembangunan dan peningkatan jalan daerah berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing wilayah.
“Seluruh usulan berasal dari pemerintah daerah dan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Indra menambahkan bahwa proses penetapan prioritas dilakukan melalui verifikasi administrasi dan seleksi berbasis sistem menggunakan Sistem Informasi Terpadu Infrastruktur Daerah (SITIA) agar program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Usulan yang belum dapat direalisasikan pada 2025 akan terus dioptimalkan hingga akhir 2026.
Daerah yang memperoleh alokasi pembangunan dan peningkatan jalan melalui APBN 2025 meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Takalar, Jeneponto, Barru, Bone, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Pinrang, Soppeng, Sidenreng Rappang, Wajo, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, serta Kota Parepare dan Kota Palopo.
Beberapa proyek dengan nilai anggaran terbesar di antaranya adalah peningkatan Jalan Soro–Labata di Kabupaten Wajo senilai Rp20,15 miliar, peningkatan Jalan Koridor I di Kabupaten Sinjai sebesar Rp19,93 miliar, serta perbaikan Jalan Kalamassang–Moti di Kabupaten Bantaeng senilai Rp19,77 miliar.
Andi Ihsan turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya BBPJN Sulawesi Selatan, atas dukungan dan pengawalan program tersebut hingga dapat direalisasikan.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/)
