Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN memastikan penyesuaian harga gas berbasis liquefied natural gas (LNG) secara bertahap yang dimulai pada Juni 2026 sudah melalui kajian matang.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh dan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemangku kepentingan lainnya.
"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Fajriyah menjelaskan penyesuaian harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh pelanggan. Dari total gas yang dikelola PGN, hanya sekitar 21% pasokan berbasis LNG yang mengalami penyesuaian, dengan dampak terbesar dirasakan pelanggan di wilayah Jawa bagian barat.
Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), tidak mengalami kenaikan dan tetap mengikuti ketetapan pemerintah.
Fajriyah mengatakan perusahaan berharap penyesuaian harga ini bersifat sementara, mengingat mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global.
Baca Juga
- PGN Buka Suara soal Ancaman 50.000 PHK akibat Harga Gas Industri Melonjak
- ESDM Dukung CNG Clustering PGN untuk Perluas Akses Gas Bumi Rumah Tangga
- Khawatir Utilisasi Tergerus, Industri Keramik Minta Kepastian Pasokan Gas
"Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, kami harapkan harga gas berbasis LNG yang kami beli dari produsen LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku," sebut Fajriyah.
Dia turut menyampaikan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh serikat pekerja sektor industri terkait menyusul penyesuaian ini. Dia memastikan PGN terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian ESDM, asosiasi industri, dan serikat pekerja guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan dan daya saing industri.
"Jadi, sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik dan fokus utama kami bersama Pertamina saat ini adalah memastikan keamanan pasokan gas bumi, tetapi tetap kompetitif bagi industri nasional," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam kesempatan terpisah menilai isu pasokan gas industri telah menjadi persoalan serius yang berdampak pada berbagai sektor usaha. Dia menyebut gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga berisiko terhadap aspek ketenagakerjaan di sejumlah daerah sentra industri.
“Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian,” kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta.
Dasco juga mengungkapkan adanya ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi PHK akibat tekanan biaya gas dapat mencapai sekitar 55.000 pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.
