Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (24/6/2026).
Sejumlah massa yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini melakukan aksi damai sejak pagi hari di bawah jembatan layang (flyover) Jalan Urip Sumoharjo.
Mayoritas peserta aksi yang merupakan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel tersebut menyuarakan pentingnya program ini tetap berjalan, di tengah proses hukum yang saat ini tengah membelit eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui orasinya, para demonstran menekankan bahwa program MBG memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian hilir.
Selain menjamin pemenuhan gizi siswa di sekolah, program strategis ini dinilai efektif membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
"Banyak siswa yang membutuhkan makanan gratis ini, banyak orang yang hidup dari MBG. Program ini telah membuka lapangan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah karena hasil panen petani lokal diserap langsung sebagai rantai pasok kebutuhan MBG," ujar salah satu orator.
Baca Juga
- PLN Kebut Pembangunan 1.844,13 Kms Tol Listrik di Sulbagsel
- Pemprov Sulsel Bantah Isu Pajak Kendaraan Naik, Ini Penjelasannya
- 29 Site BTS Terdampak Gempa Sulteng, 27,59% Berhasil Dipulihkan
Aksi ini juga menyoroti dampak sosial-ekonomi jika operasional dapur SPPG dihentikan. Berhentinya program ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan paruh baya dan pemutus rantai kemiskinan keluarga.
"Kami sangat membutuhkan lapangan kerja ini, terlebih bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan para janda. Penghasilan dari sini digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak," tambah salah satu perwakilan massa.
Menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, massa menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa mengorbankan program pemenuhan gizi nasional tersebut.
Para pelaku aksi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem tata kelola, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.
"Adanya kasus korupsi bukan berarti program ini harus dihentikan. Langkah yang tepat adalah bagaimana program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dirapikan sistemnya," tegas orator di lokasi aksi.
