Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengintensifkan pelaksanaan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari program percontohan nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya mempercepat proses validasi data penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan sistem data yang terintegrasi.
Penunjukan Kota Surabaya sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Perlinsos Digital 2026 menandai babak baru dalam transformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Program ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan real time.
Melalui penerapan sistem tersebut, proses verifikasi yang selama ini memerlukan waktu berbulan-bulan diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi akan langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan implementasi Perlinsos Digital di Kota Pahlawan dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026. Meski sejumlah kendala teknis sempat muncul pada tahap uji coba, sistem tersebut terus disempurnakan oleh pemerintah pusat melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Alhamdulillah Perlinsos jalan sampai hari ini dan kita punya waktu dua minggu. Karena ketika rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Pak Luhut B. Pandjaitan, saya menyampaikan dua minggu dengan catatan tidak ada trouble di aplikasinya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (24/6/2026).
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 13.094 agen Perlinsos yang bertugas membantu proses pendaftaran dan validasi data warga di seluruh wilayah kota. Agen tersebut berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga berbagai elemen pendamping masyarakat lainnya.
“13.094 orang agen alhamdulillah kemarin disahkan kita sudah berjalan. Meski sempat ada kendala, tapi sangat luar biasa Dewan Ekonomi, karena ketika kita menyampaikan, langsung diperbaiki,” ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.
Karenanya, Wali Kota Eri berharap seluruh proses pendaftaran dan verifikasi data Perlinsos Digital dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh warga Surabaya memperoleh kesempatan yang sama untuk diverifikasi dalam sistem Perlinsos Digital.
“Semoga tanggal 7 Juli 2026 semuanya sudah clear, bukan hanya orang yang miskin, tapi seluruh warga Surabaya,” harapnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi yang dikembangkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Sistem ini dirancang untuk menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga sehingga proses penilaian kelayakan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data,” kata Antiek.
Menurut Antiek, Surabaya dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki ekosistem digital yang dinilai siap mendukung implementasi program. Tingkat kepemilikan KTP elektronik di Surabaya telah mencapai hampir 99,75 persen, sementara ribuan agen pendamping telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.
“Pada tahap awal, uji coba dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng. Setelah itu program diperluas ke Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan. Saat ini pendaftaran sudah dapat dilakukan di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya, baik secara mandiri maupun melalui bantuan agen Perlinsos,” paparnya.
Antiek mengatakan warga yang telah mengaktifkan IKD dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki perangkat yang mendukung tetap dapat mengakses layanan melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
“Kemudian bagi warga apabila tidak memiliki sarana handphone yang sesuai, mereka bisa dibantu oleh agen, termasuk para ASN Pendamping Kampung Pancasila, Pendamping PKH, maupun TKSK,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah. Setelah NIK dan identitas warga diverifikasi melalui face recognition, data tersebut akan dicocokkan dengan basis data Kementerian Sosial, Korlantas Polri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga data pelanggan PLN.
Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan verifikasi berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, mulai dari kepemilikan kendaraan, aset tanah dan bangunan, status pekerjaan, status ASN, hingga penggunaan listrik rumah tangga.
Meski demikian, Antiek menekankan bahwa masyarakat tetap diberikan kesempatan mengajukan sanggahan apabila merasa hasil verifikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, setiap bukti yang diunggah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Ini yang perlu diperhatikan bahwa bukti ini memiliki konsekuensi hukum. Karena di dalam file itu berbunyi bahwa apa yang di-upload itu adalah benar,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, memastikan seluruh agen Perlinsos telah memperoleh akses terhadap sistem yang dikembangkan pemerintah pusat. Lebih dari 12 ribu akun agen telah diaktifkan untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran di lapangan.
“Jadi kami berkoordinasi dengan Komdigi dan Dewan Ekonomi Nasional, alhamdulillah sudah semuanya diaktifkan. Sehingga agen itu sudah bisa bekerja, bergerak untuk membantu pendaftaran Perlinsos ini,” tutur Eddy.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahap uji coba awal 1 Juni lalu, proses pendaftaran sempat mengalami kendala akibat gangguan interoperabilitas data antarinstansi. Namun, setelah dilakukan berbagai penyempurnaan, sistem kini dapat berjalan lebih stabil.
“Makanya hari ini, 153 lurah dan 31 camat kita coba untuk mengaktifkan agen Perlinsosnya itu dan alhamdulillah semuanya sudah bisa dan cepat hasilnya,” ujarnya.
Selain memastikan kesiapan aplikasi, Eddy mengungkap bahwa Pemkot Surabaya juga memperkuat jaringan internet di Balai RW dan berbagai titik pelayanan publik untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran.
“Jadi di Balai RW itu kami juga melakukan penguatan sinyal WiFi, sehingga tidak ada gangguan ketika alat yang digunakan oleh agen ini nanti melakukan pendaftaran Perlinsos,” jelasnya.
Karena itu, Eddy mengajak masyarakat yang selama ini merasa layak menerima bantuan sosial namun belum tercatat dalam data pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan pendaftaran yang telah dibuka sejak 20 Juni hingga 7 Juli 2026.
“Karena data itu ketika dimasukkan di data Perlinsos nanti akan terhubung dengan kementerian/lembaga dan akan muncul layak atau tidak layaknya. Nah, ketika itu tidak layak juga akan ada alasannya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menegaskan kualitas data kependudukan menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi Perlinsos Digital. Seluruh proses verifikasi dilakukan menggunakan NIK dan teknologi pengenalan wajah sehingga keakuratan data administrasi kependudukan menjadi faktor yang sangat penting.
“Layanan Perlinsos Digital ini berbasis portal web dan bukan aplikasi, sehingga verifikasinya murni menggunakan NIK dan face recognition,” ujar Irvan.
Ia menyebutkan capaian perekaman KTP elektronik di Surabaya telah mencapai 99,7 persen dari total penduduk wajib KTP. Sementara aktivasi IKD hingga 18 Juni 2026 mencapai 32,92 persen dari total wajib rekam KTP, dengan tingkat registrasi nomor telepon sebesar 65,26 persen.
“Ini terus kami masifkan. Sehingga kami tidak hanya menunggu warga untuk datang ke kantor pelayanan,” imbuhnya.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Dispendukcapil terus memperluas layanan aktivasi IKD melalui berbagai lokasi, mulai dari kantor pelayanan, sekolah, perguruan tinggi, pasar, pusat perbelanjaan, hingga Balai RW.
“Kami juga hadir melayani di tengah warga, bisa di perkantoran, pasar, mal, sekolah, perguruan tinggi. Bahkan kami juga mendekatkan pelayanan di Balai RW dengan dukungan dari kecamatan, kelurahan, maupun para ketua RT/RW setempat,” jelasnya.
Irvan mengungkap target utama Pemkot Surabaya adalah memastikan kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan validasi data dalam waktu singkat. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sekaligus membuka kesempatan bagi warga yang selama ini belum tercatat dalam sistem bantuan sosial nasional.
“Kami berharap mereka bisa masuk secara mandiri ke portal Perlinsos. Jadi tidak harus agen Perlinsos kami yang turun, tapi kalau mereka bisa secara mandiri, itu akan sangat membantu percepatan Perlinsos digital,” pungkasnya. [ADV/asg]
