Pantau - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng akademisi Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kajian Difokuskan pada Tata Kelola PertambanganDirektur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffri Huwae mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pertambangan di Gunung Botak.
Ia mengungkapkan, "Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif."
Jeffri menjelaskan pengelolaan usaha pertambangan di Blok Gunung Botak saat ini menghadapi tantangan yang kompleks.
Operasional penambangan di wilayah tersebut dikelola oleh sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memiliki kapasitas produksi terbatas dan masih bergantung pada pihak lain yang memiliki modal serta teknologi pengolahan dan pemurnian.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan tambang rakyat serta meningkatkan risiko keselamatan kerja dan pencemaran lingkungan.
Ia mengatakan, "Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan."
Hasil Kajian Jadi Dasar Pengambilan KebijakanJeffri menegaskan pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola pertambangan yang baik atau Good Mining Practice.
Kajian tersebut akan memetakan berbagai aspek mulai dari hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan Gunung Botak.
Ia menilai Gunung Botak merupakan aset strategis nasional yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku melalui kebijakan yang mempertimbangkan pendapatan negara, kelestarian lingkungan, dan stabilitas sosial.
Jeffri mengatakan, "Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak."
Ia berharap kolaborasi tersebut menjadi rujukan ilmiah bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan berorientasi pada kemakmuran jangka panjang.
