JAKARTA, KOMPAS – Komisi III DPR mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk mengusut dugaan suap bagi sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno atau BEM UBK yang disebut dari polisi. Pengungkapan suap untuk mengalihkan demo mahasiswa BEM UBK, 15 Juni lalu, penting agar akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, terjaga.
Pemberian uang untuk mengalihkan lokasi demonstrasi itu diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) Muhammad Abdimaludin di kampusnya, Jakarta, Senin (22/6/2026) malam. Uang yang diberikan menjelang demonstrasi itu, disebut dari kepolisian.
Menanggapi isu tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menyatakan kasus dugaan penyuapan mahasiswa itu harus diungkap hingga terang-benderang. Jika terbukti polisi terlibat, Abdullah menegaskan itu sebagai penyalahgunaan wewenang dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Abdullah berharap informasi yang berkembang cepat mengenai isu dugaan suap di media sosial itu ditindaklanjuti secara objektif dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada. Dia juga meyakini Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang mampu mengusut dugaan penyuapan ini secara profesional dan transparan.
Bahkan, Abdullah menilai pengungkapan tidak cukup hanya pada aktor lapangan yang memberikan uang. Dia meminta auktor intelektualis yang memberikan perintah juga harus diusut tuntas karena pergeseran titik demonstrasi yang menjadi alasan pemberian uang itu menimbulkan persepsi pertentangan antara eksekutif dan legislatif.
“Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga," tuturnya.
Jika dibiarkan, Abdullah khawatir persepsi semacam itu dapat mengganggu mekanisme checks and balances antarlembaga negara serta menyesatkan pemahaman publik terhadap suatu isu atau kebijakan. Oleh karena itu, dia menyebut Komisi III DPR perlu membantu proses pengungkapan kasus melalui fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatitf ini.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, lanjut Abdullah, adalah dengan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, seperti perwakilan BEM FH UBK maupun Polri, agar bisa memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut. "Sejalan dengan fungsi pengawasan DPR sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mahasiswa, Polri, dan DPR sebagai institusi demokrasi," tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung adanya demonstrasi bayaran saat berpidato di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). ”Hati-hati lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” ujarnya.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur pun mendesak pengungkapan auktor intelektualis dari penyuapan terhadap aksi mahasiswa. Pasalnya, modus ini membahayakan demokrasi serta mendelegitimasi suara-suara murni dari masyarakat yang bergerak karena permasalahan di sekitar mereka.
“Ini (penyuapan) sudah jadi modus yang lama, sudah menjadi permasalahan yang berulang-ulang, dan membahayakan demokrasi. Lalu, uangnya kan enggak jelas. Dari mana uang yang membiayai suap, bayar-bayar dalam demonstrasi seperti ini? Nah, harus jelas diungkap semuanya,” kata Isnur saat dihubungi terpisah.
Apalagi, lanjut Isnur, penyuapan itu bisa menjadi upaya adu domba masyarakat sehingga perlu disikapi serius. Namun, dia menyangsikan komitmen Polri karena yang diduga melakukan itu adalah anggota kepolsian.
“Jadi apakah di tingkatan bawah atau komandan? Tentu harus diungkap semua. Tapi, siapa yang mengungkap? Kalau kemudian kita minta polisi yang anggotanya dituduh memberikan uang itu. Jadi, juga harus turun tangan, misalnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau yang lain,” kata Isnur.
Adanya keterlibatan polisi ini, ujar Isnur, juga menunjukkan keterlibatan aktor-aktor pemerintahan dalam melemahkan unjuk rasa masyarakat sipil, termasuk mahasiswa. Hal tersebut semakin merugikan negara yang berdiri dengan nilai-nilai demokrasi.
“Ini menunjukkan modus-modus demo bayaran itu bukan dari mahasiswa, bukan dari masyarakat sipil yang murni. Tentu itu justru sangat merugikan negara karena menutupi suara rakyat dalam demokrasi yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Bahkan, dia mempertanyakan pengakuan mahasiswa terhadap keterlibatan polisi dalam penyuapan ini. ”Bisa jadi beneran polisi atau orang yang mengaku atau mengatasnamakan polisi kan,” katanya.
