JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran seharusnya menghilangkan dalih pemerintah terkait hambatan ekonomi nasional karena pengaruh geopolitik.
"Sekarang ini pemerintah tidak bisa lagi menyalahkan perekonomian sedang lesu itu karena masalah geopolitik," ujar Hikmahanto dalam acara Satu Meja The Forum, Rabu, 24/06/2026.
Hikmahanto menjelaskan, berakhirnya perang yang sempat berlangsung selama enam minggu tersebut menjadi angin segar bagi stabilitas dunia karena sebelumnya telah memicu kerumitan global.
Indonesia yang terdampak signifikan pada kenaikan harga minyak mentah dan gangguan rantai pasok (supply chain) juga bisa bernafas lega.
Baca juga: Gibran Pantau Geopolitik: Tak Boleh Terlalu Bergantung ke Negara Lain
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tetap waspada karena dokumen yang ditandatangani baru merupakan nota kesepahaman (MoU) atau fase pertama.
Masa transisi selama 60 hari ke depan akan menjadi periode yang sangat krusial untuk menentukan keberlanjutan perdamaian permanen melalui rincian teknis negosiasi yang sedang dirundingkan.
"Perlu diingat, bahwa ini hanya tahapan pertama, MoU ya disebutnya. Fase pertama ini kan untuk 60 hari. 60 hari karena nanti dalam 60 hari ini dilakukan negosiasi-negosiasi, termasuk salah satunya berkaitan dengan senjata nuklir, lalu uranium yang diperkaya oleh Iran," jelas Hikmahanto.
Hikmahanto menekankan, selama periode 60 hari tersebut perlu ada realisasi poin-poin kesepakatan yang bersifat segera (immediately), terutama terkait normalisasi arus lalu lintas di Selat Hormuz.
Baca juga: Hikmahanto Ingatkan Perjanjian Damai Iran-AS Baru Tahap Awal, Indonesia Harus Ikut Mengawal
Jika jalur distribusi minyak tersebut kembali normal seperti sebelum terjadinya perang, maka penurunan BBM di dalam negeri bisa ikut terealisasi.
Momentum Iran-AS DamaiSebagai Informasi, negosiasi putaran pertama antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss pada Senin (22/6/2026) telah selesai dengan menghasilkan sejumlah kesepahaman awal.
Wakil Presiden AS JD Vance menyebut pembicaraan tersebut membangun “fondasi yang sukses” untuk mencapai kesepakatan akhir guna mengakhiri perang.
Pertemuan yang berlangsung di kawasan pegunungan Burgenstock, Swiss, itu digelar setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mengakhiri konflik.
Baca juga: Mantan Dubes RI Ungkap Kekecewaan Iran terhadap Sikap Indonesia
Pembicaraan melibatkan delegasi AS yang dipimpin Vance dan delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, dengan mediasi dari Pakistan dan Qatar.
Kerangka yang dibuat memberikan waktu 60 hari bagi kedua pihak untuk menyusun perjanjian akhir, dengan kemungkinan diperpanjang jika disetujui bersama.
Perjanjian damai ini dinilai bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia khususnya terkait dengan distribusi energi yang tertahan di Selat Hormuz.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
