Pengamat politik Rocky Gerung menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi posisi PDI Perjuangan (PDIP) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rocky, meskipun PDIP belakangan mengkritisi banyak partai politik dalam pemerintahan, hal itu tidak memberi hak kepada AHY untuk menilai posisi PDIP. Begitu pula sebaliknya, PDIP tidak berhak mengevaluasi Demokrat.
'AHY enggak ada hak untuk mengevaluasi posisi PDIP. Demikian sebaliknya. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa. Kenapa AHY bicara begitu? Harus jelas dong. Tetapi bukan hak AHY untuk mengevaluasi posisi PDIP. Itu enggak bisa begituan," ungkapnya dalam kanal YouTube IDN TIMES, dikutip Kamis (25/6).
Rocky menambahkan, pernyataan AHY bisa menimbulkan spekulasi publik bahwa ia takut PDIP masuk ke pemerintahan karena posisinya terancam oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Jadi nanti dianggap bahwa, oh kalau begitu AHY ketakutan dong, nanti PDIP masuk lalu Puan nyaingi AHY. Akhirnya kebaca begitu kan. Itu bukan grammar politik yang proper diucapkan oleh AHY itu. Saya berteman AHY, itu enggak ada soal saya kasih poin itu," ujar Rocky.
Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa oposisi tetap harus memberi kritik yang konstruktif, bukan sekadar menyalahkan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan partisan.
Baca Juga: Prabowo Turun Tangan, Ekspor Batu Bara Kini Ditahan Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," ujar AHY kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjut dia.
