Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang terhenti sejak Maret 2026 mendapat perhatian langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP). Proyek yang baru mencapai proges 70,22% tersebut dinilai berpotensi menghambat pengembangan aktivitas ekonomi desa, meski koperasi telah menjalin kemitraan dengan sejumlah BUMN strategis.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Kamis (25/6) untuk memastikan penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Dalam kunjungan tersebut, Dudung menemukan bahwa pembangunan gedung koperasi tertunda akibat transisi kepemimpinan di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim) setempat, ditambah persoalan pembiayaan pengurukan lahan.
"Jadi ini terhambat karena di Kodim ada pergantian, sehingga pembangunan ini tidak berlanjut. Seharusnya target hanya 3 bulan saja ya? Nanti saya kasih tahu dandimnya agar segera selesai ya," ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, Kamis (25/6/2026).
KSP menilai percepatan penyelesaian infrastruktur koperasi menjadi krusial mengingat tingginya aktivitas usaha yang telah berjalan. Saat ini, KDMP Desa Cipenjo telah mengantongi komitmen kerja sama pasokan dengan sejumlah institusi besar, antara lain ID Food, Bulog, dan Pertamina Patra Niaga.
Namun, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan ruang operasional membuat ekspansi usaha koperasi belum dapat dilakukan secara optimal.
Baca Juga
- Kronologi Tiga Calon Manajer Kopdes-Kampung Nelayan Merah Putih Meninggal
- Target KopDes Merah Putih Dipangkas, Pemerintah Fokus pada Kualitas Operasional
- Aliansi Malang Bergerak Demo Tolak MBG dan Kopdes
Ditemui, hambatan pembangunan juga dipicu oleh belum adanya kesepakatan terkait pembiayaan pekerjaan urugan lahan yang membutuhkan tambahan biaya cukup besar.
Meskipun menghadapi keterbatasan sarana, tetapi koperasi yang telah memiliki sekitar 150 anggota tersebut tetap membukukan kinerja operasional yang positif. Salah satu indikatornya ialah kemampuan koperasi menyalurkan LPG bersubsidi 3 kilogram kepada anggota dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui pemangkasan rantai distribusi.
Kantor Staf Presiden menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proyek tersebut agar hambatan birokrasi maupun dinamika transisi di lapangan tidak mengganggu penguatan ekosistem ekonomi desa.
Dalam peninjauan tersebut, Dudung turut didampingi Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah beserta jajaran tenaga profesional KSP.
