Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM meminta masyarakat desa menjaga tiga sumber daya, yakni energi, pangan, dan spiritualitas. Menurutnya tiga sumber daya ini menjadi fondasi utama keberlanjutan kehidupan dan kemajuan bangsa.
Hal itu disampaikan KDM saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC ABPEDNAS) Kabupaten Sumedang masa bakti 2026–2031 di GOR Tadjimalela Sumedang, Kamis (25/6).
"Menjaga sumber energi berarti menjaga mata air, pepohonan, gunung, sawah, sungai, dan muara. Politik bisa mengalami fluktuasi, tetapi ketika sumber air, hutan, dan pangan tetap terjaga, maka Indonesia akan senantiasa kuat dan berjaya," kata KDM.
Lebih lanjut KDM juga mengingatkan masyarakat desa tidak boleh melupakan jati dirinya. Menurutnya, memperkuat kelembagaan hingga tingkat desa memang penting, namun, kemakmuran dan keberhasilan ditentukan oleh kemampuan diri sendiri.
"Kelembagaan saat ini terjalin melalui dukungan teknologi informasi. Namun, sebagai masyarakat desa, kita tidak boleh melupakan jati diri. Kemakmuran dan keberhasilan pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan kita sendiri, meskipun kehadiran pemimpin yang adil akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan," ujarnya.
Akan Evaluasi KIPDalam kesempatan itu, KDM juga menyinggung soal pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia mengatakan akan dilakukan evaluasi terhadap penerima KIP sebab selama ini masih banyak yang salah sasaran.
Evaluasi itu merupakan bagian dari kerja sama Pemprov Jabar dengan Kejaksaan Tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di tingkat desa. Terdapat tiga pilar utama dalam kebijakan itu, yakni mitigasi penyimpangan Dana Desa, pengaktifan hukum restoratif (restorative justice), serta penataan akuntabilitas bantuan sosial dan pendidikan agar tepat sasaran.
"Seperti yang terjadi di Cirebon berujung dengan pidana nah sehingga nanti kan penerima KIP ini ada lokasi rumahnya di desa mana, RT berapa?," tuturnya.
"Nah, dengan sistem yang dibuat nanti bamundesanya bisa aktif menyatakan memang keluarga ini layak mendapatkannya KIP atau kulianya layak mendapatkan KIP sehingga dana pemerintah tidak jatuh kepada orang yang tidak semestinya menerima seperti kasus di Cirebon anak dokter, anak aparatur sipil negara (ASN), hingga anak wakil kepala sekolah," tambahnya.
Sementara itu, Jaksa Muda Jamintel Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani mengatakan untuk menunjang transparansi bantuan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, pihaknya meluncurkan inovasi berbasis aplikasi bernama Jaga Dapur MBG.
Sistem pengawasan ini bekerja menggunakan stiker khusus yang dilengkapi dengan kode QR (QR Code) yang ditempelkan langsung di rumah-rumah para keluarga penerima manfaat.
"Jadi ini untuk memonitor hasil dari dapur tersebut apakah hasilnya sesuai dengan harga atau di bawah harga laporan ini databasenya ada di Kejaksaan dan kita teruskan ke BGN hasilnya. Kalau ada ini, hasilnya kalau ada laporan-laporan yang penting itu akan turun dan minta tolong dengan anggota BPD di sini, di desa terdekat, untuk bisa meng-cross check dan mengklarifikasi," ujarnya.
