Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai kualitas batu bara menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas pasokan listrik PT PLN (Persero).
Menurut Bahlil, persoalan kualitas batu bara turut berkaitan dengan pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.
“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Bahlil di Jakarta, Kamis.
Bahlil menjelaskan, ketika kualitas batu bara berada di bawah kebutuhan operasional PLN, maka pembangkit membutuhkan volume batu bara lebih banyak untuk menghasilkan listrik yang diperlukan.
Ia menyebut total kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN dalam satu tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton (MT).
Sementara berdasarkan aturan domestic market obligation (DMO) kepada para eksportir, PLN seharusnya bisa mendapatkan pasokan hingga 180 juta sampai 190 juta MT.
Bahlil mengatakan, sebanyak 141 juta MT batu bara sudah diterima PLN. Namun, ia kemudian mendapat laporan bahwa pasokan batu bara untuk produksi listrik sudah menipis pada Juni 2026.
“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.
Bahlil menilai persoalan tersebut seharusnya bisa dimitigasi PLN sebelum berdampak luas kepada masyarakat melalui pemadaman listrik bergilir. “Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.
Bahlil memastikan pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Sesuai arahan Prabowo Subianto Presiden, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan batu bara dalam negeri sebelum ekspor.
“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengawasi proses pengadaan batu bara untuk PLN guna mencegah persoalan pasokan yang bisa mengganggu ketahanan energi nasional.
“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil. (ant/bil/ham)
