Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan pengelolaan keuangan haji membebani jemaah. Pernyataan itu disampaikan merespons usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menaikkan setoran awal haji reguler dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta dan haji khusus dari USD4.000 menjadi USD6.000 (sekitar Rp107.724.600).
Dahnil mengatakan, fokus utama Kementerian Haji adalah memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa harus terbebani secara finansial.
"Konsen dari Kementerian Haji adalah ingin memastikan jemaah terlayani dengan baik. Terkait dengan keuangan haji kami tidak ingin dalam posisi memberatkan jemaah. Itu yang paling penting," kata Dahnil dalam tayangan Headline News Metro TV, Kamis 25 Juni 2026.
Menurutnya, BPKH perlu mengubah paradigma dalam mengelola dana haji. Ia menilai orientasi pengelolaan dana tidak boleh hanya berfokus pada akumulasi dana jemaah, melainkan harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi para calon jemaah haji.
Baca Juga :
Dahnil menegaskan, dana yang dihimpun dari jemaah seharusnya dikelola secara produktif agar memberikan nilai manfaat yang optimal dan dapat kembali digunakan untuk kepentingan jemaah.
"Dan kami mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji itu bukan pada upaya mengakumulasikan uang jemaah tapi memberikan kebermanfaatan tinggi untuk jemaah," ujarnya.
Pemerintah juga berencana memperkuat prinsip tersebut melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi regulasi itu diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus manfaat yang lebih besar bagi jemaah.
Sebelumnya, BPKH mengusulkan penyesuaian setoran awal haji reguler dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta dan haji khusus dari 4.000 dolar AS menjadi 6.000 dolar AS. Usulan tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi VIII DPR RI yang menilai langkah itu diperlukan untuk menjaga kesehatan arus kas pengelolaan dana haji.
