JAKARTA, KOMPAS — Meski semakin diandalkan, layanan Commuter Line Jabodetabek dinilai masih perlu dibenahi di sejumlah lintas. Dalam diskusi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan KAI Commuter, pengguna mengeluhkan lamanya jeda antarperjalanan, kepadatan penumpang, hingga fasilitas dan kualitas layanan yang belum merata.
Salah satu masukan datang dari Mastuti, warga Cibinong sekaligus pengguna KRL lintas Nambo, yang berharap pelayanan di lintas tersebut dapat ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas stasiun maupun frekuensi perjalanan kereta.
Ia mengeluhkan jadwal KRL yang masih terlalu renggang. Sebab, keterlambatan satu menit saja dapat membuat penumpang harus menunggu hingga satu jam untuk kereta berikutnya.
”Saat kereta datang, penumpang sudah menumpuk sehingga kondisinya sangat padat. Rangkaian kereta di lintas ini juga hanya delapan kereta. Jadi, kami berharap bisa ditambah,” ujar Mastuti dalam diskusi bertema ”Meningkatkan Pelayanan, Keselamatan, dan Kepercayaan Pelanggan Commuter Line” yang digelar oleh Masyarakat Transportasi Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Selain itu, Mastuti menilai sejumlah fasilitas di stasiun masih perlu ditingkatkan, mulai dari mushala yang terlalu kecil, peron yang sempit dan mudah terkena tempias hujan, hingga tangga menuju kereta yang dinilai terlalu tinggi.
Ia juga berharap pintu toilet diganti menjadi model geser agar lebih nyaman digunakan serta tersedia mesin ATM di stasiun lintas Nambo untuk memudahkan penumpang mengisi saldo kartu elektronik.
Tak hanya itu, Mastuti mengusulkan perbaikan akses menuju stasiun, mulai dari penataan area parkir hingga penyediaan layanan angkutan pengumpan (feeder) yang menghubungkan Stasiun Nambo dengan wilayah seperti Cibinong, Depok, dan Citayam.
Menurut dia, keterbatasan transportasi lanjutan membuat penumpang yang tertinggal kereta harus menggunakan ojek dengan tarif Rp 50.000-Rp 60.000.
”Jadwal KRL perlu dibuat lebih rapat dan tepat waktu, terutama untuk melayani penumpang yang masih beraktivitas hingga malam hari, karena banyak penumpang yang baru pulang sekitar jam 10 malam,” ujarnya.
Sementara itu, penumpang KRL lain, Gusti, berharap jalur pemandu bagi penyandang tunanetra tidak dipasang terlalu dekat dengan tepi peron demi mengurangi risiko kecelakaan. Lantai di area peron juga diharapkan menggunakan material yang tidak licin agar lebih aman.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan kanopi diperluas ke stasiun-stasiun lain, tidak hanya di lintas Bogor, serta meminta upaya pencegahan aksi pelemparan batu ke kereta terus diperkuat.
Untuk layanan barang hilang dan ditemukan (lost and found) KAI Commuter, Gusti menilai layanan tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Meski demikian, koordinasi antarpetugas masih perlu ditingkatkan.
”Misalnya memperkuat penggunaan alat komunikasi seperti walkie-talkie sehingga penanganan barang tertinggal bisa lebih cepat dan efektif,” katanya.
Anggota Komunitas CL Mania (Commuter Line Mania) sekaligus pengguna KRL lintas Cikarang, Bimo Nugroho, mengungkapkan, masih ada sejumlah fasilitas di lintas Cikarang yang perlu dibenahi, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas bagi warga lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan penumpang dengan keterbatasan mobilitas.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah akses menuju Stasiun Klender dari Jalan I Gusti Ngurah Rai yang hingga kini belum dilengkapi lift ataupun eskalator. Akibatnya, penumpang masih harus naik turun tangga sehingga kurang ramah bagi kelompok rentan.
”Kalau dari akses I Gusti Ngurah Rai, penumpang harus naik turun tangga. Bagi lansia, penyandang disabilitas, atau yang sedang sakit tentu (kondisi fasilitas itu) cukup menyulitkan,” ujarnya.
Selain memastikan infrastruktur yang ramah bagi semua penumpang, operator juga perlu menyampaikan informasi gangguan perjalanan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami.
”Meski terjadi kecelakaan di Bekasi Timur, KRL tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena itu, informasi saat terjadi gangguan harus disampaikan lebih cepat dan jelas agar penumpang tidak bingung dan panik,” tuturnya.
Selain itu, Bimo berharap pelintasan sebidang segera dihapus karena masih menjadi penyebab kecelakaan kereta api, terutama pada perjalanan kereta jarak jauh.
Selain peningkatan layanan operasional dan fasilitas di stasiun, pembenahan transportasi perkotaan juga perlu dilakukan dari sisi perencanaan tata ruang. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Tory Damantoro mengatakan, integrasi tata ruang dan sistem transportasi di Jabodetabek hingga kini masih belum optimal.
Banyak pusat kegiatan, seperti kawasan permukiman, perkantoran, dan pusat ekonomi, yang hanya terhubung melalui jalan tol, tetapi belum terkoneksi langsung dengan stasiun atau halte angkutan umum.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) belum sepenuhnya mengakomodasi pola pergerakan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
Padahal, pada 2025, permintaan perjalanan di Jabodetabek sangat besar, dengan jumlah pengguna Transjakarta sebanyak 413 juta penumpang per tahun, KRL lintas Bogor 155 juta penumpang, dan KRL lintas Cikarang 85,9 juta penumpang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tory mengusulkan agar penyusunan ataupun revisi RTRW dan RDTR tidak lagi hanya berorientasi pada peta rencana, tetapi berbasis indikator kinerja yang terukur.
Terdapat tiga indikator utama yang perlu diwajibkan dalam dokumen perencanaan tata ruang, yakni pembatasan jarak maksimal perjalanan masyarakat (maximum commuting distance) 30 kilometer menuju pusat kegiatan.
Kemudian, penyediaan hunian terjangkau dalam radius 400-800 meter dari stasiun dan halte untuk mendukung pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) serta kewajiban melakukan transport impact analysis pada setiap revisi RTRW guna mengantisipasi dampak terhadap lalu lintas dan kebutuhan transportasi.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Arif Anwar mengatakan, KRL Jabodetabek kini melayani lebih dari 1 juta penumpang pada hari kerja, sementara pada akhir pekan jumlah pengguna lebih dari 750.000 orang per hari.
Tingginya mobilitas tersebut, menurut dia, menuntut layanan perkeretaapian yang senantiasa memenuhi prinsip aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus membuka ruang bagi masukan dari masyarakat. Tanggapan dan aspirasi pengguna menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus menyusun arah pengembangan layanan KRL agar semakin mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di masa mendatang.
Data KAI Commuter juga menunjukkan jumlah pengguna KRL Jabodetabek terus meningkat. Pada Mei 2026, volume penumpang mencapai 28,96 juta orang atau naik 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun pada April 2026, jumlah pengguna tercatat sebanyak 30,58 juta orang, meningkat 11 persen dibandingkan April 2025.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, tren tersebut diperkirakan terus berlanjut seiring dimulainya masa libur sekolah pada Juni 2026.
”Rata-rata jumlah pengguna pada akhir pekan selama Juni 2026 mencapai 736.203 orang per hari, dengan volume tertinggi pada Sabtu (6/6/2026) sebanyak 845.292 pengguna,” ujar Karina.
Sementara itu, pada hari kerja sepanjang Juni 2026, rata-rata jumlah pengguna mencapai 1.030.610 orang per hari. Volume tertinggi tercatat pada Selasa (2/6/2026), yakni 1.671.031 pengguna.
Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan 1.065 perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari, mulai pukul 04.00 hingga 24.00 WIB. Adapun kepadatan penumpang terkonsentrasi pada jam sibuk pagi pukul 05.00-07.30 WIB dan sore pukul 15.00-18.00 WIB.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan, 30 rangkaian baru KRL Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi secara bertahap hingga akhir 2026. ”Akhir tahun ini (rangkaian baru beroperasi) semua,” kata Bobby.
Untuk mendukung pengoperasian armada baru tersebut, KAI saat ini tengah melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur di sejumlah stasiun. Pekerjaan meliputi penambahan kapasitas jalur, perpanjangan peron, hingga peningkatan sistem persinyalan agar mampu mengakomodasi rangkaian KRL yang lebih banyak.
Menurut Bobby, penambahan armada harus diiringi dengan kesiapan prasarana. Karena itu, KAI mulai memperpanjang peron di sejumlah stasiun serta meningkatkan kapasitas jalur agar pengoperasian kereta dapat berjalan optimal.
Peningkatan infrastruktur tersebut dimulai dari Stasiun Bogor dan akan dilanjutkan ke Stasiun Citayam. Selain itu, sistem persinyalan di kedua stasiun juga akan ditingkatkan sehingga dapat mendukung pengoperasian rangkaian KRL generasi baru secara lebih aman dan efisien.
