Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin memastikan rencana penerbitan surat utang Panda Bonds masih sesuai jadwal, yakni pada akhir Juni atau awal Juli 2026.
Herman menerangkan hingga saat ini, proses perizinan penerbitan Panda Bonds terus berjalan. Dalam kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Tiongkok pekan lalu, Purbaya bertemu Gubernur Bank Sentral China (PBOC) Pan Gongsheng untuk membahas percepatan proses perizinan.
“(Penerbitan Panda Bonds) Sesuai jadwal sih. Kemarin kita sudah ketemu, karena perizinannya memang harus masuk juga ke PBOC,” kata Herman, dikutip dari Antara, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut dia, pihak Bank Sentral Tiongkok menyambut positif rencana penerbitan Panda Bonds dan siap membantu mempercepat proses yang diperlukan. Namun, sejumlah tahapan administrasi tetap harus dipenuhi sebelum penerbitan dilakukan.
Baca Juga :
Kemenkeu: Video Menkeu Ajak Warga Daftar Hibah Pemda Hoaks(Ilustrasi. Foto: Freepik) Targetkan dana USD1 miliar Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut pemerintah menargetkan penerbitan Panda Bonds senilai USD1 miliar.
“Pertama sih targetnya mungkin USD1 miliar, tapi kita lihat market-nya seperti apa. Kalau market-nya bisa lebih besar, kita akan perbesar, tergantung kondisi market,” ujar Purbaya, di Beijing, Kamis, 18 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan usai serangkaian pertemuan dengan Menteri Keuangan Tiongkok Lan Fo’an, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta sejumlah investor dalam kunjungan resmi ke Tiongkok, pada 16-19 Juni 2026.
Pemerintah menyiapkan penerbitan Panda Bonds sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan internasional sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Panda Bonds merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing di pasar obligasi domestik Tiongkok dalam denominasi yuan (renminbi), sehingga bisa dipasarkan langsung kepada investor di Tiongkok daratan.
“Dalam pertemuan dengan PBOC, kami diminta mempercepat pengajuan dokumen perizinan. Memang dari pihak underwriter belum dimasukkan, sehingga PBOC meminta agar segera diajukan supaya bisa langsung diproses. Dukungan mereka terhadap rencana ini sangat baik,” kata Purbaya.
