Pemerintah meminta kepada pelaku usaha yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk bersabar di tengah proses penataan ulang program.
IDXChannel - Pemerintah meminta kepada pelaku usaha yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk bersabar di tengah proses penataan ulang program prioritas tersebut akibat penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas MBG, Zulkifli Hasan meminta pengusaha yang membangun dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunggu proses pengkajian ulang. Dia berjanji menindaklanjuti aspirasi mitra program MBG tersebut karena pengusaha sudah banyak berinvestasi.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata pria yang kerap disapa Zulhas itu.
Sebagai informasi, pemerintah tengah mengkaji ulang program MBG dengan memprioritaskan pembagian makanan kepada siswa tak mampu, siswa yang berlokasi di daerah 3T, serta ibu hamil dan balita. Pergeseran arah kebijakan tersebut berdampak pada pengaturan dapur MBG yang selama ini banyak dibangun di Pulau Jawa.
Zulhas juga berjanj akan melibatkan Presidium Mitra MBG dalam forum koordinasi bersama BGN dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan.
"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Audiensi itu dihadiri perwakilan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam kesempatan itu, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, hingga penguatan komunikasi antara BGN dan mitra pelaksana.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, mengatakan keterlibatan mitra dalam program MBG telah memberikan efisiensi anggaran yang signifikan bagi negara. Menurutnya, jika pembangunan 27.820 dapur dilakukan pemerintah menggunakan APBN dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit, kebutuhan anggaran akan jauh lebih besar dibandingkan skema yang melibatkan mitra.
"Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)
