Tidak sedikit responden yang merasa pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sangat rinci. Responden mempertanyakan mengapa petugas perlu mengetahui jenis usaha, jumlah tenaga kerja, sarana produksi, hingga aset.
Sebagian bahkan khawatir informasi tersebut berkaitan dengan penilaian kekayaan atau kepentingan perpajakan.
Kekhawatiran tersebut dapat dipahami. Namun, bayangkan jika Sensus Ekonomi hanya menanyakan satu hal: "Apakah Anda memiliki usaha?"
Jawaban itu benar memberi informasi bahwa sebuah usaha berdiri, tetapi belum menjelaskan seperti apa usaha tersebut.
Padahal, usaha yang menggunakan satu mesin jahit tentu berbeda dengan usaha konveksi yang mempekerjakan puluhan pekerja. Demikian pula toko rumahan berbeda dengan usaha online yang melayani ribuan transaksi setiap hari melalui platform digital.
Perbedaan-perbedaan itulah yang perlu dipahami agar statistik mampu menggambarkan dunia usaha lebih akurat.
Itulah sebabnya Sensus Ekonomi tidak hanya mencatat keberadaan suatu usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan karakteristik dan kapasitas usaha tersebut. Pertanyaan yang lebih rinci dapat menggambarkan perbedaan karakteristik usaha yang serupa dalam satu sektor.
Informasi yang lebih rinci tersebut membantu menjelaskan skala dan kapasitas usaha, serta karateristik usaha tersebut .
Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh.
Dunia usaha dan rumah tangga saling memengaruhi. Ketika keduanya dipahami secara bersamaan, gambaran mengenai kondisi ekonomi nasional menjadi lebih lengkap.
Selanjutnya, data mengenai aset tidak digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi pribadi responden maupun sebagai dasar penghitungan pajak. Fokusnya adalah memahami struktur dan kapasitas usaha atau rumah tangga sehingga statistik yang dihasilkan dapat memberikan gambaran karakteristik yang lebih akurat.
Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan.
