Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis sektor kesehatan dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2028–2029. Percepatan hilirisasi industri farmasi, pengembangan industri plasma darah, hingga penguatan ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi dengan kawasan Asean menjadi beberapa upaya yang dilakukan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belanja kesehatan Indonesia terus meningkat dan secara historis telah mencapai lebih dari 10% setiap tahun. Pertumbuhan belanja ini bahkan menyentuh 16% pada tahun lalu. Namun, besarnya belanja tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lantaran sebagian besar masih digunakan untuk membeli produk impor.
"Semua belanja ini belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang menikmati GDP growth dan job growth itu di negara lain," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Rabu (24/6/2026).
Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun rantai pasok industri kesehatan dari hulu hingga hilir agar belanja kesehatan dapat menciptakan nilai tambah, investasi, serta lapangan kerja di dalam negeri.
Menurut Budi, strategi tersebut mencakup pembangunan industri bahan baku obat (active pharmaceutical ingredient/API) hingga pengembangan industri biologis berbasis plasma darah.
Dia mencontohkan produksi parasetamol yang selama ini masih bergantung pada impor bahan baku antara seperti fenol. Padahal, bahan baku dasar berupa benzena telah tersedia di Indonesia.
"Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%–13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," katanya.
Selain bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri fraksionasi plasma darah yang akan menghasilkan berbagai produk strategis seperti albumin, immunoglobulin intravena (IVIG), faktor VIII, dan faktor IX yang selama ini hampir seluruhnya masih diimpor.
Budi menyebut, pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dibangun di Karawang dengan investasi sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027 setelah memperoleh izin operasional. "Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter. Kita nggak usah impor lagi," ungkapnya.
Menurut dia, proyek tersebut merupakan contoh bagaimana sumber daya domestik dapat diolah menjadi produk kesehatan bernilai tambah tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Jika sebelumnya lebih dari 90% API masih didatangkan dari luar negeri, kini porsinya telah ditekan menjadi sekitar 70%–80%.
Budi mengatakan sebanyak 35 jenis API telah berhasil diproduksi di dalam negeri dan jumlahnya akan terus ditingkatkan seiring penyederhanaan regulasi agar industri lebih mudah beralih menggunakan bahan baku lokal.
"Sekarang kita bikin supaya API-nya juga bisa dibikin di Indonesia dan itu akan kita tingkatkan terus sehingga hilirisasi terjadi. Kita jangan beli di ujungnya saja, tapi pabriknya beli bahan bakunya juga dari Indonesia,” sebutnya.
Perkuat Pabrik VaksinKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu agenda konkret pemerintah yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan, penguatan industri farmasi, serta transformasi sistem kesehatan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Tinggal meng-upgrade yang sudah ada. Saya kira ini penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci,” ucap Luhut.
Dia menambahkan, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%–8% pada 2028 dapat dicapai melalui kombinasi transformasi sektor kesehatan dan implementasi Government Technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. “Kalau ini terjadi, akan membuat Indonesia lebih bagus,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menekankan bahwa penguatan industri kesehatan nasional juga harus dibangun melalui kerja sama regional Asean, terutama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.
Menurutnya, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya membangun kapasitas produksi vaksin dan obat di kawasan agar tidak bergantung pada negara lain ketika terjadi krisis kesehatan global.
"Jangan tunggu pandemi berikutnya baru kita panik lagi. Pada saat belum ada pandemi, kita harus mempersiapkan diri," tegasnya.
Mari menjelaskan Asean memiliki potensi pasar sekitar 650 juta penduduk yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri vaksin regional. Untuk itu, diperlukan integrasi rantai pasok, harmonisasi regulasi melalui mutual recognition agreement (MRA), serta penguatan riset dan pengembangan bersama antarnegara anggota.
Dia menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat ketahanan kesehatan kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri kesehatan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing negara.
“Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tetapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," tuturnya.
