Demonstrasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memunculkan dua kubu dengan tuntutan berbeda mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menilai pemerintah perlu merespons secara serius seluruh aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan salah satu pihak.
Mahfud mengatakan aksi unjuk rasa, baik yang mendukung maupun yang menolak MBG, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan tanggapan yang proporsional terhadap berbagai aspirasi tersebut.
"Pemerintah wajib memberikan respons yang serius terhadap munculnya rupa-rupa aspirasi tersebut, mengingat aktivitas penyampaian pendapat ini merupakan instrumen penting di dalam sistem demokrasi kita," ujar Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Kamis (25/6/2026).
Mahfud menilai kedua kelompok demonstran sama-sama memiliki alasan yang dapat dipahami. Kelompok yang mendesak penghentian MBG didorong oleh kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan anggaran. Menurutnya, sejak awal perencanaan program telah muncul dugaan adanya potensi korupsi yang kemudian terbukti melalui proses hukum.
Di sisi lain, Mahfud juga memahami tuntutan masyarakat yang meminta agar program MBG tetap dilanjutkan. Baginya, program tersebut menjadi harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga.
"Warga yang menggelar aksi unjuk rasa demi meminta keberlanjutan program MBG sejatinya memegang argumentasi yang masuk akal, sebab program tersebut memang menjadi tumpuan harapan bagi rakyat kecil," katanya.
Meski demikian, Mahfud mengkritik agar pemerintah tidak menjadikan perbedaan pendapat tersebut sebagai alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Ia menilai solusi yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG sehingga pelaksanaannya menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik pemburu rente.
Ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran serta penyederhanaan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah. Menurut Mahfud, efisiensi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar manfaat program lebih banyak dirasakan oleh penerima.
Mahfud mengkritisi adanya indikasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk pengadaan peralatan operasional dan fasilitas pendukung dibandingkan peningkatan manfaat langsung bagi anak-anak penerima program. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera dibenahi agar penggunaan dana negara lebih efektif.
Selain tata kelola, Mahfud juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Ia menilai pemerintah tidak seharusnya membagikan MBG secara merata ke seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan, karena berpotensi membebani ruang fiskal negara tanpa memberikan dampak maksimal terhadap penurunan angka stunting.
Baca Juga: Purbaya Turun Gunung! Ancam Tutup SPPG MBG Kalau Ketahuan Main-main
Menurut Mahfud, distribusi program sebaiknya diprioritaskan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dinilai paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah.
"Pemerintah seharusnya memusatkan distribusi manfaat program ini khusus di kawasan-kawasan 3T. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan jangan lagi memelihara pola pikir yang hanya berorientasi mencari keuntungan proyek dengan membagikan program ini ke seluruh wilayah tanpa seleksi," tegasnya.
