JAKARTA, KOMPAS.com – Pertanyaan mengenai nominal gaji hingga jumlah kepemilikan perhiasan kerap memicu kecurigaan hingga penolakan warga saat didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat.
Banyak warga mempertanyakan tujuan serta keamanan data tersebut, terlebih di tengah riuhnya narasi di media sosial yang mengaitkan pendataan ini dengan penarikan pajak atau potensi kebocoran data pribadi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Muhammad Noval, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan pendataan lengkap yang tidak hanya mendata usaha formal besar.
Baca juga: Gak Boleh, Privasi! Petugas Sensus Ekonomi 2026 Dimarahi Warga saat Tanya Gaji
Melainkan, sensus ini juga mendata kebutuhan dan kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat secara mendalam.
"Artinya selain mendata kondisi usaha perusahaan atau usaha-usaha yang ada di masyarakat, juga mendata ekonomi keluarga. Jadi semua keluarga pun nanti semua KK, semua rumah tangga itu juga akan didata, karena akan ditanyakan tentang kondisi ekonomi keluarga gitu," ujar Noval saat ditemui Kompas.com di Kantor BPS Jakarta Barat, Jumat (26/6/2026).
Noval menyebut, pertanyaan mengenai pemasukan dan pengeluaran sangat krusial untuk menilai kondisi perekonomian secara nyata di dalam masyarakat.
Baca juga: Ada yang Kaget dan Terlalu Sinis Kendala Petugas Sensus Ekonomi 2026 saat Mendata Warga
Menurut Noval, jenis usaha yang didata pun beragam, mulai dari usaha rumahan hingga sektor informal, seperti pedagang, pengemudi ojek online, hingga pendapatan dari media sosial seperti influencer dan affiliator.
Hal ini dikarenakan pemerintah memerlukan data ini untuk mengukur efektivitas usaha kecil di masyarakat unt
"Itu akan didata ditanyakan pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga pemerintah tahu tuh usaha yang di rumah tangga seperti apa kondisinya, jadi ketahuan selisih marginnya itu berapa," ujar Noval.
Baca juga: Cerita Petugas Sensus Ekonomi di Bogor, Dikejar Anjing hingga Ditolak Warga
"Tujuannya apa? Pemerintah ingin tahu untuk mengukur efektivitasnya usaha itu terhadap kondisi ekonomi seberapa besar," sambungnya.
Sementara itu, bagi warga yang sama sekali tidak memiliki usaha, data penghasilan tetap dikumpulkan dari sumber-sumber lain.
"Misalnya lansia-lansia yang sudah tidak bekerja, tetapi dia masih dapat uang dari anaknya, jadi tetap didata karena untuk mengetahui kan bagaimana kondisi ekonomi dia," tuturnya.
Baca juga: Curhat Petugas Sensus Ekonomi di Jakbar: Kerap Ditolak Warga hingga Dicurigai Penipu
Jamin Keamanan DataNoval juga memastikan bahwa seluruh data pendapatan, gaji, maupun kepemilikan aset yang dikumpulkan oleh 1.648 petugas di Jakarta Barat dijamin kerahasiaannya.
Selain itu, ia juga menegaskan data perekonomian tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan data perpajakan.
"Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS ini bukan pegawai Ditjen Pajak ya, kita enggak ada sangkut pautnya sekali dengan Ditjen Pajak gitu," ujarnya.
Baca juga: Kenapa Sensus Ekonomi 2026 Tanyakan Rekening Pribadi? Ini Penjelasan BPS Bogor
