London: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi menggandeng Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. untuk menjajaki peluang pendanaan iklim internasional. Sinergi strategis ini difokuskan guna mendukung percepatan pengurangan emisi di sektor kehutanan melalui pendekatan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).
“Kesepakatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam melindungi dan memulihkan hutan sebagai bagian dari pencapaian target iklim nasional,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di London, Inggris, dikutip melalui keterangan tertulis pada Jumat, 26 Juni 2026.
Baca Juga :
Indonesia Siap Pimpin Solusi Iklim GlobalPenandatanganan kerja sama dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dan President & CEO Emergent Eron Bloomgarden. Agenda ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat.
"Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia," ucap Raja Juli.
Raja Juli memaparkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari manuver Indonesia dalam memperluas keran investasi hijau global. Diskusi konstruktif ini akan membahas optimalisasi hasil reduksi emisi yang telah terverifikasi melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), peluang skema pendanaan berbasis kinerja (results-based payments), serta mekanisme internasional dengan integritas tinggi lainnya.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi menggandeng Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. untuk menjajaki peluang pendanaan iklim internasional. Foto: Dok. Kemenhut.
“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” kata Raja Juli.
Sejauh ini, Indonesia memiliki rekam jejak mumpuni dalam restorasi ekosistem. Lewat program FCPF yang disokong Bank Dunia, Indonesia sukses mengantongi pendanaan iklim senilai USD110 juta berkat keberhasilan pengurangan emisi yang terverifikasi. Catatan impresif inilah yang menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk terus membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, pihak investor global menaruh rasa hormat atas langkah nyata Indonesia dalam memitigasi krisis iklim dunia.
"Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” kata President and CEO Emergent, Eron Bloomgarden.
MoU yang disepakati ini bersifat non-eksklusif dan menjadi pemantik awal sebelum berlanjut ke perjanjian pembelian pengurangan emisi (Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA). Seluruh implementasi kelanjutan dari dokumen kesepahaman ini dipastikan tetap tunduk pada regulasi perundang-undangan nasional serta mekanisme otorisasi ketat di bawah Pemerintah Indonesia.
