REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan, memahami berbagai keresahan yang dirasakan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Karena itu, pemerintah berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkorban demi menyukseskan program strategis nasional tersebut tidak dirugikan.
Baca Juga
Gagalnya Kemenangan Mutlak Netanyahu yang Merugikan Militer Israel
Ilusi Perang Irak, Suriah, Lebanon, dan Iran: Hentikan Segera Israel Raya Jika Ingin Dunia Damai
Hubungan Memanas, AS Waspadai Spionase Intelijen Israel hingga Level Membahayakan
"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga memastikan, Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Audiensi tersebut dihadiri para Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal dari sejumlah organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), dan Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (APGI3T).
Hadir pula Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra pelaksana di lapangan.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN.
Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.
