JAKARTA, DISWAY.ID - Kendati memiliki angka pertumbuhan ekonomi nasional yang 6 kali jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah di Indonesia lainnya, Maluku Utara sendiri hingga saat ini masih belum lepas dari jeratan kemiskinan.
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka rata-rata kemiskinan di wilayah Maluku Utara sendiri kini masih sama di sekitar angka 6 persen-an, atau belum mengalami perubahan sejak sebelum bom nikel tahun 2015-an.
Menurut Ekonom sekaligus Direktur Advokasi Pertambangan CELIOS, Wishnu Try Utomo, hal ini justru menunjukkan bahwa hilirisasi nikel tidak dinikmati oleh warga lokal, dan justru berpotensi untuk memperpanjang kemiskinan rakyat.
BACA JUGA:Sherly Tjoanda Ungkap Dampak Hilirisasi Nikel, Ekonomi Maluku Utara Tumbuh Tertinggi di Indonesia
"Pertambangan dan kawasan industri nikel serta isinya tidak menyisakan apapun selain kerusakan di darat, laut dan DAS (Daerah Aliran Sungai)," jelas Wishnu ketika dihubungi oleh Disway, pada Jumat 26 Juni 2026.
Dalam hal ini, Wishnu juga menyampaikan bahwa untuk saat ini, polusi udara yang disebabkan aktivitas pertambangan juga turut membawa ancaman baru untuk warga sekitar.
"Polusi udara smelter dan pembangkit listrik batu bara, mengancam kelangsungan hidup warga, dari sisi kesehatan maupun ekonomi," ucap Wishnu.
BACA JUGA:Liciknya Ketua Ombudsman RI, Pakai Jabatan Komisoner Buat Korupsi Tambang Nikel di Sultra
Dalam menyikapi kondisi tersebut, Wishnu menilai bahwa Pemerintah perlu mengevaluasi, serta mulai mendukung ekonomi lokal (diversifikasi) yang sudah berkembang jauh sebelum era hilirisasi nikel dijalankan.
Beberapa bidang ekonomi lokal tersebut di antaranya, pengetahuan dan keahlian kerja yang sudah menubuh di penduduk lokal berupa perkebunan polikultur, perikanan tangkap di laut, dan wisata alam.
BACA JUGA:Ketua Ombudsman RI Tersangka Korupsi Nikel, MAKI Pertanyakan Pansel Bisa Kecolongan
"Hanya dari sektor agrikultur dan perikanan, kami memproyeksikan ada tambahan sebesar Rp 58,7 triliun dengan upah yang meningkat sekitar Rp 1,4 juta per tahun untuk puluhan ribu pekerja lokal. Ini belum termasuk industri pengolahan dari sektor tersebut," tutur Wishnu.
"Diversifikasi ini penting untuk segera dijalankan. Selain kehidupan layak yang pulih, kegiatan ekonomi lokal juga dapat memulihkan lingkungan dan sosial yang saat ini rusak dan retak," tambahnya.
